REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Terpilih menjadi anggota DPD RI pada pemilihan legislatif 17 April 2019 lalu, mantan Gubernur Provinsi Aceh Bapak Abdullah Puteh langsung menggagas pertemuan silaturahmi senator (terpilih) 2019-2024.
Kegiatan silaturahmi senator berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Agustus dikota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Silaturahmi senator dihadirI hampir seluruh anggota DPD RI khusunya wilayah Sumatera. Pada hari kedua digelar dialog dengan tema 'Eksistensi DPD RI 2019-2024 Antara Tantangan dan Harapan'.
Dialog diisi oleh narasumber DR Margarito Kamis SH M.Hum pakar hukum tata negara dan Ahmad Yani SH MH. politisi yang juga mantan anggota komisi III DPR RI.
Dalam pembukaan kegiatan dialog, Abdullah Puteh menekankan bahwa DPD RI kedepan harus melahirkan kreatifitas agar percepatan pembangunan di daerah semakin terasa.
"Pembangunan didaerah harus diarahkan kepada hal-hal yang prioritas seperti pengentasan kemiskinan, dan modernisasi pertanian mengingat Indonesia merupakan negara agraris," kata Abdullah, Senin (19/8).
DPD RI juga harus mendorong pemerintah pusat agar mampu menempatkan anggaran di tiap lembaga pemerintahan, secara proporsional sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan di tiap daerah. Abdullah Puteh yakin bahwa DPD RI merupakan jalan terbaik membangun bangsa.
Abdullah Puteh menekankan, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus utuh, sehingga terciptanya kolaborasi yang menghasilkan output berdampak terhadap masyarakat luas. Selain berperan sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan pusat, DPD juga harus berperan sebagai jembatan investor yang ingin masuk ke daerah. Pembangunan berskala nasional sudah selayaknya dilaksanakan di tiap daerah ujar mantan ketua DPP KNPI ini.
DPD RI harus sadar sebagai lembaga yang mewakili daerah di pusat, harus mampu mengkonsolidasikan itu semua. Dua periode menjabat anggota DPR RI Abdullah Puteh memiliki jaringan yang luas dan pengalaman politik yang sangat mapan.
Abdullah Puteh optimis DPD RI kedepan akan lebih kuat dan solid. Abdullah Puteh memiliki filosofi bahwa "Pusat adalah milik daerah dan daerah adalah milik
pusat, DPD RI menjadi jembatan emasnya".
Dia mengharapkan kedepan eksistensi DPD dapat menjadi pemikiran dalam merumuskan potensi setiap daerahnya. "Mengenai konsepsi pemerataan setiap daerah, tentu konsep rancangan pembangunan pemerintah harus dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi bagi daerahnya," imbuhnya.
DPD sebagai wakil daerah di pusat, sambung Abdullah, tentu saja mendukung pemerintah daerah. Terutama untuk memperjuangkan program-program nasional yang menyentuh daerah dengan mengarah pada pengentasan kemiskinan.
"Mengenai masuknya investor pada daerah, tentu kita sebagai DPD akan memberikan masukan, dan kita bisa menindak program-program yang kita anggap layak dan harus di prioritaskan. Jadi tergantung kecerdasan serta kemampuan anggota DPD melihat potensi daerah," tukasnya.
Sedangkan, pakar hukum tata negara Margarito Kamis meginginkan agar DPD RI dapat melakukan pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia secara berkala agar terjalin kolaborasi.
Margarito mendukung langkah Abdullah Puteh dan La Nyalla Mattalitti menjadi pimpinan DPD RI karena sosok Abdullah Puteh dan La Nyalla Mattalitti mempunyai gagasan yang besar menguatkan DPD RI dan memiliki pribadi pendengar yang baik.
Ahmad Yani dalam pernyatannya sudah seharusnya DPD RI menjalakan wewenangnya dengan tegas dan kuat karna pembangunan di bangsa ini selalu berkaitan dengan daerah.
Dalam sambutan DR. Fadhil Ramli senator dari Provinsi Aceh menyatakan Abdullah Puteh telah membuktikan sebagai Gubernur Aceh, yang peduli terhadap masyarakat serta memiliki pengalaman legislatif dan jaringan yang kuat menentukan dirinya optimis menjadi ketua DPD RI.
"Selain itu sosok La Nyalla Mattalitti termasuk seseorang yang pantas memimpin DPD RI, selain pengalamannya memimpin olah raga PSSI dirinya juga amat menjunjung tinggi sportifitas," pungkasnya.
Bustami Zainudin senator dari Lampung juga mengatakan hal yang sama, DPD RI membutuhkan pemimpin yang mumpuni, memiliki prinsip dan komitmen tinggi.
"Bukan mencari komandan yang mengatur atur kita sebagai anak buah. Bukan juga mencari orang pintar secara akademi tetapi melempem," ungkapnya.
Bustam menyebut DPD RI membutuhkan nahkoda agar kedepan lebih baik lagi, dan mampu membawa perubahan menjadi jembatan daerah masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika