Rabu 14 Aug 2019 20:12 WIB

Presiden Jokowi akan Buka Muktamar PKB

Muktamar PKB juga akan mengundang para ketua umum partai dan tokoh-tokoh

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Hasanul Rizqa
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (26/2).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), disebut akan membuka Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu diungkap Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan.

Muktamar PKB 2019 rencananya akan dihelat di Nusa Dua, Bali. Muktamar kali ini akan mengangkat tema "Melayani Ibu Pertiwi, PKB untuk Semua."

Baca Juga

"(Muktamar) akan melakukan pembahasan program perjuangan politik PKB dan rekomendasi," ujar Daniel Johan melalui pesan singkat, Rabu (14/8).

Dia menjelaskan, muktamar kali ini akan dibuka oleh Presiden Jokowi dan nantinya ditutup oleh wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin. PKB juga akan mengundang seluruh ketua umum (ketum) partai-partai politik dan tokoh-tokoh negeri. Muktamar tersebut akan dilaksanakan pada 20-21 Agustus 2019.

"Semua ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, semua menteri, ketum PBNU, ketum Muhammadiyah, ketum lembaga-lembaga agama, para kyai, khos, berbagai provinsi, tokoh masyarakat, tokoh agama, gubernur, pengamat, semua pimpinan daerah, kader PKB," papar dia.

 

Soal Susunan Kabinet

Terpisah, PKB angkat bicara terkait komposisi kabinet yang akan dipimpin Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada intinya, partai tersebut menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada presiden terpilih.

"Ya kalau soal kabinet kita serahkan kepada presiden. Presiden tahu mana yang terbaik. Kalau saya enggak pernah mikirin," kata Sekretaris Jendral PKB Muhammad Hanif Dhakiri di Bali, Jumat (9/8) lalu.

Hanif mengatakan PKB tidak akan membahas jatah menteri, termasuk usulan nama-nama pada pelaksanaan Muktamar mendatang. Dia mengatakan, Muktamar lebih akan mendiskusikan terkait bagaimana bangsa dan negara ini.

Sekali lagi, dia mengatakan sekali lagi jika pembentukan kabinet akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Secara undang-undang, dia melanjutkan, kompisisi kabinet pembantu tugas kepala negara merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement