REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan pemerintah jangan sampai tersandera kepentingan partai politik (parpol) peminta jatah menteri dalam kabinet pemerintahan. Din berharap pemerintahan mendatang bisa membentuk kabinet yang berkeahlian dan profesional.
Ia mengatakan Indonesia dengan segala tantangan dan permasalahannya dewasa ini menuntut pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, ia berharap pada jabatannya di periode kedua mendatang Presiden Joko Widodo dapat memastikan jalannya pemerintahan yang lebih baik.
"Harus ada kinerja terbaik. Ini perlu didukung pembantu punya kemampuan, integritas yang bersifat melayani sebagai public server," katanya usai menghadiri pembukaan Masa Ta'aruf dan Penyambutan Mahasiswa Baru (Masta PMB) Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo, Rabu (14/8).
Ia mengatakan hal itu tidak mudah karena harus mengakomodasi kepentingan partai politik. "Tetapi jika akhirnya pemerintah mengakomodasi masing-masing (parpol, red) minta sekian bahkan tidak boleh kurang, saya bayangkan kinerja pemerintah yang akan datang akan tersandera oleh kepentingan parpol. Ini tidak baik bagi pemerintahan Indonesia," katanya.
Ia mengatakan saat ini banyak menteri dari partai politik yang kurang berorientasi bekerja dan mengabdi untuk bangsa dan rakyat. Mereka justru lebih mengabdi untuk partai.
"Jadi kepentingan partai tidak hilang," kata Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.
Sementara itu, disinggung mengenai ada atau tidaknya tawaran dari pemerintah kepada Muhammadiyah terkait jabatan menteri, ia enggan menjawab detail. "Saya bukan Ketua PP, saya hanya Ketua Ranting dan ini bukan kepentingan ranting. Tetapi dapat saya katakan sebagai mantan Ketua PP Muhammadiyah, Muhammadiyah orientasinya bukan politik kekuasaan tetapi politik nilai, politik moral," katanya.
Ia mengatakan bagi Muhammadiyah bukan soal posisi di pemerintahan. Kendati demikian, jika diberi kesempatan, banyak kader Muhammadiyah yang mumpuni.
"Tetapi kalau tidak diberi kesempatan ya biasa saja. Yang penting jangan mengangkat pejabat yang menghalangi kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa dan negara karena itu benar terjadi. Menteri berbuat untuk kelompoknya, Muhammadiyah rugi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
