REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --- Wacana pemekaran Kabupaten Bogor maupun Provinsi Bogor Raya, memperoleh tanggapan dari Pakar Tata Kota ITB, Denny Zulkaidy. Menurutnya, sebelum melakukan pemekaran daerah, harus ada kajian detail terlebih dahulu.
"Tujuannya pemekaran wilayah ini apa? Harus jelas. Untuk tahu pastinya harus ada kajian terlebih dahulu untuk menentukan visible atau tidaknya," ujar Denny kepada Republika.co.id, Senin malam (12/8).
Denny mengatakan, untuk memutuskan perlunya pemekaran atau tidak tak bisa ditentukan begitu saja tanpa ada kajian. Karena, dari sisi jumlah penduduknya pun harus dilihat apakah layanannya sudah terpenuhi semua atau tidak. "Harus dilihat dong pusat kegiatan lokalnya terlayani atau tidak. Kalau sudah terlayani dengan baik, apa perlunya dimekarkan ingin nambah kabupaten?" katanya.
Menurut Denny, ada daerah yang memekarkan kabupaten/kotanya agar mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar. Padahal, hal itu tak terpengaruh ke anggaran. Karena, APBN dalam bentuk DAU tetap diberikan oleh provinsi dibagi dengan jumlah kabupaten.
"Jadi, misalnya kalau ada jatah DAU Rp 50 miliar itu bukan berarti masing-masing daerah dapat Rp 50 miliar. Tapi, Rp 50 miliar dibagi jumlah kabupaten/kota," katanya.
Denny menilai, kalau pemekaran hanya dengan alasan untuk mendekatkan pelayanan juga tak tepat. Karena, bagaimana pun juga pelayanan dasar harus diupayakan agar bisa merata di semua daerah. "Argumen-argumennya kenapa perlu dimekarkan? Apakah pelayanan tak memadai lagi karena terlalu besar?" ujarnya.
Menurutnya, kalau memang tujuannya untuk mendekatkan pelayanan, sebanarnya daerah tersebut tak harus dimekarkan. Tapi, layananya yang harus di sebar ke semua daerah. "Jadi, bukannya dengan menambah ibu kota baru atau lokasi-lokasi baru," katanya.
Denny menilai, untuk mendekatkan layanan ke masyarakat lebih baik menarik berbagai layanan yang ada di pusat ke daerah. Misalnya, menambah sekolah untuk SMP, SMA, membangun banyak rumah sakit daerah dan lainnya.
Selain itu, kata dia, harus dihitung biaya yang dibutuhkan untuk memekarkan sebuah daerah. Karena, memekarkan daerah itu harus ada anggaran untuk mengangkat PNS baru, membuat kantor pemerintahan baru, mengangkat DPRD. "Ini bebannya akan terus menerus. Nah apakah sebanding dengan biaya mendekatkan banyak layanan ke masyarakat," katanya.
Denny menyarankan, pemerintah membuat kajian untuk membandingkan biaya yang harus dikeluarkan antara pemekaran dan mendekatkan layanan, mana yang lebih efektif. Karena, kalau membangun layanan biayanya akan sekali dikeluarkan. Sementara kalau pemekaran selalu ada anggaran rutin dan terus menerus.
"Jangan sampai, setelah dimekarkan ternyata daerahnya tak bisa memenuhi kebutuhan sendiri lalu digabung lagi dengan daerah asalnya. Ini kan lebih high cost," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
