REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menduga masih ada pihak-pihak yang tidak ikhlas partainya mengisi kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Pihak-pihak yang diduga tidak iklas itu berasal dari internal Partai Gerindra.
Secara institusi, Partai Gerindra memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada PKS. Bahkan, Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa kursi wakil gubernur DKI Jakarta adalah milik PKS.
"Secara institusi sudah tidak masalah, tetapi orang-orang Gerindra juga di DPRD masih ada yang belum ikhlas, lehawa sehingga bola ini mandeg di sana," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenang Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad (11/8).
Menurut dia, pihak yang tidak iklhas ini sedang mencari celah mengganti dua calon yang diajukan oleh PKS ke Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sudah berproses di DPRD DKI. "Padahal secara institusi tidak ada masalah. Jadi yang masih belum ikhlas legawa adalah pimpinan Gerindra di DPRD, mereka masih ingin mencari celah mengganti dua calon yang kita ajukan," tambahnya.
Agung mengakui saat ini pembahasan wakil gubernur DKI Jakarta sekarang berada di pimpinan DPRD DKI Jakarta. Untuk itu, DPRD DKI yang seharusnya bertanggungjawab atas mandegnya proses penggantian wakil gubernur, Sandiaga Uno, ke kader PKS.
Di sisi lain, ia mengatakan, partai politik (parpol) lain tidak masalah jika PKS yang mengisi kursi kosong tersebut. Bahkan, Agung mengatakan, pimpinan parpol lain juga mengatakan bahwa hal ini adalah urusan Partai Gerindra dengan PKS.
"PKS sendiri adalah korban sebenarnya memilih ini adalah tugas daripada DPRD. Artinya dalam undang-undang itu dikatakan bahwa tugas DPRD salah satunya dan beberapa poin adalah memilih wakil gubernur," tutur Agung.
Agung mengatakan PKS sudah melakukan upaya dalam proses yang sedang berlangsung di DPRD. Termasuk, ia mengatakan, melakukan komunikasi dengan Gerindra dan partai lain serta mematuhi aturan terkait pemilihan wagub DKI.
Padahal, ia mengatakan, PKS seharusnya tidak perlu melakukan komunikasi atau lobi yang intens untuk menggolkan kadernya duduk di kursi wakil gubernur. Sebab, kursi wakil gubernur DKI memang menjadi hak PKS.
Dalam konteks ini, DPRD DKI seharusnya menetapkan pengganti dari wakil gubernur yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri. "Sebagai institusi yang terhormat mereka yang namanya tugaskan melaksanakan saja tidak perlu lobi-lobi atau komunikasi. mereka mestinya kalau menjalankan tugas mereka dengan sekuat tenaga dengan segala daya dan upaya," kata dia.
Meski melakukan komunikasi dan lobi dengan Gerindra dan partai lain di DPRD DKI, Agung menegaskan, partainya tidak akan mengeluarkan uang atau money politics dalam penetapan wagub DKI. PKS juga tidak akan mengajukan calon baru sebagai wagub DKI.
“Kami sudah tidak ada opsi untuk menggantikan calon, jika ada keinginan menggantinya atau segala macam, kita sudah tidak bisa lagi. Seharusnya mereka menyadari bahwa ini adalah tugas kemudian mereka bisa menjalankannya sepenuh hati," tegas Agung.
Hingga saat ini pemilihan pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta masih berlarut-larut. Akibatnya, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bekerja sendirian tanpa didampingi oleh wakilnya. Tepat pada 10 Agustus 2018 lalu, Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju ke pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika