REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Masalah pengangguran jika tidak diatasi dengan serius, bisa menjadi masalah bagi suatu wilayah. Tidak terkecuali Kota Depok yang jumlah penduduknya setiap tahun bertambah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berupaya agar bisa menekan angka pengangguran. "Kami berkewajiban untuk mengurangi tingkat pengangguran," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di Balai Kota Depok, pekan ini.

Menurut Idris, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pemkot Depok dalam mengatasi penggangguran, di antaranya pematangan konsep untuk mengatasi pengangguran, memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan Pemkot, serta evaluasi dari program yang sudah berjalan.

"Nah, ini yang sedang kita kaji. Bagaimana kita bisa melatih pencari kerja (pencaker) di Balai Latihan Kerja (BLK) misalnya, sampai nanti siap disalurkan ke perusahaan," terangnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Banu Muhammad Haidir mengatakan, Perangkat Daerah (PD) terkait harus terlibat aktif mengentaskan pengangguran. Seperti Dinas Pendidikan (Disdik) yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bisa memberikan manfaat untuk kedua belah pihak.

"Kalau siswa sudah mulai dilatih mengembangkan usaha melalui UMKM, maka saat lulus mereka sudah punya keahlian. Pemerintah juga bisa membuat situasi yang kondusif dan menghubungkan UMKM dengan dunia luar," paparnya.

Dia mengutarakan, pemerintah bisa menjadikan teknologi sebagai bagian yang menyatu dengan pengembangan UMKM. Di samping juga harus fokus untuk mendekatkan dunia UMKM dengan dunia perbankan, agar masalah permodalan dapat teratasi. "Ini salah satu contoh. Masih banyak potensi di Depok yang bisa dikembangkan melalui PD terkait," kata Banu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika