REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Hamdi Muluk menganggap kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta dalam setahun terakhir bisa mencederai amanah publik yang telah menggunakan hak suaranya untuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Perlu usaha secepatnya untuk mencari pengganti Sandi.
"Itu kan menciderai amanah publik bahwa publik memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kalau misalnya itu wakil gubernur ikut kontestasi lain, harusnya secepatnya cari pengganti supaya pekerjaan gubernur, wakil gubernur ini serta amanah publik itu mereka tunaikan," kata dia, di Jakarta, Jumat.
Pria yang juga dikenal sebagai guru besar psikologi politik di Universitas Indonesia itu mengatakan, para partai pengusung pasangan AniesBaswedan dan Sandiaga Uno harus bertanggung jawab kepada masyarakat Jakarta dan mendesak agar persoalan kosongnya kursi wakil gubernur DKI Jakarta tidak berlarut-larut.
Masyarakat Jakarta, menurut dia, menjadi yang paling dirugikan karena sikap para elite politik dalam menyelesaikan persoalan kosongnya kursi wakil gubernur DKI Jakarta dalam setahun terakhir.
"Masyarakat dirugikan bahwa tidak sepantasnya tarik-ulur di antara mereka itu mengabaikan pertanggungjawaban ke publik. Mau sampai kapan begini," tegasnya.
Anies Baswedan telah satu tahun menakhodai Jakarta tanpa didampingi wakil, mengharapkan DPRD DKI Jakarta untuk "bertanggungjawab".
"Setahun ya? Dua hari lagi? Anniversary jomblo ya? Ha..ha.. ha... Kan catatan sejarahnya jika terjadi kekosongan gubernur atau wakil gubernur, DPRD bertanggungjawab untuk mengisi kekosongan dengan mempersiapkan penetapan wakil gubernur," kata Baswedan, di Jakarta, Kamis (8/8).
Posisi wakil gubernur DKI Jakarta kosong setelah Sandiaga Uno maju mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Sandiaga mengundurkan diri sebagai wakil gubernurDKIJakarta sejak 9 Agustus 2018 lalu.
Saat ini, PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung sudah mengajukan dua nama menjadi wakil gubernurDKI Jakarta, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
