REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemerintah Kabupaten Karawang, mengevaluasi kinerja seluruh tenaga harian lepas (THL). Evaluasi ini, langsung dilakukan Bupati Cellica Nurrachadiana. Salah satu tujuannya, untuk meningkatkan kinerja para pegawai tersebut.
Bupati Cellica, mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas kepada THL yang memiliki etos kerja yang kurang baik. Sementara, untuk THL yang memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi pada pekerjaannya, akan diberikan reward atau bonus.
"Ini, untuk memotivasi mereka. Supaya, kinerjanya lebih ditingkatkan lagi," ujar Cellica, Selasa (6/8).
Adapun sanksi bagi THL yang malas bekerja, bisa berupa pemecatan atau mutasi. Sedangkan, yang kinerjanya bagus, bonus menanti mereka. Cellica mengakui, selama ini pemkab masih ketergantungan terhadap para THL ini.
Dengan demikian, tenaga para THL sangat dibutuhkan untuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Namun, ada beban anggaran cukup besar, yang dikeluarkan pemkab untuk membayar honor THL yang jumlahnya sangat banyak.
Sehingga, pihaknya minta kerja samanya kepada para THL ini. Bahkan, saat ini para THL ada peluang untuk naik ke PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Selain itu, Cellica juga telah menegur kepala dinas supaya tidak sembarang mengangkat THL. Harus sesuai kebutuhan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Terlebih lagi, jangan sampai saat rekrutmen THL ini ada unsur nepotisme.
"Jangan sampai lulusan peternakan kerja di Dinas PUPR, itu kan tidak sesuai dengan bidangnya," ujarnya.
Sementara itu, Sekda Karawang, Acep Jamhuri, mengatakan, tenaga THL atau non-PNS lebih banyak ketimbang pegawai PNS. Ada beberapa faktor penyebab, tingginya jumlah THL ini. Seperti, adanya masa pensiun PNS, moratorium pengangkatan PNS, dan faktor lain.
"Jumlah THL di seluruh dinas di lingkungan Pemkab Karawang hampir 3.000. Itu tentunya membebankan APBD untuk honor. Oleh karena itu, kinerja para THL jangan pasif. Tapi bisa memberikan inovasi yang membangun citra dan kemajuan Pemkab Karawang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika