REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengurus DPP Golkar menyurati Ketua Umum Airlangga Hartanto. Mereka mendesak agar menteri perindustrian itu segera mengadakan rapat pleno jelang pelaksanaan musyawarah nasional (munas) partai.
Anggota Bidang Pemuda DPP Golkar Nofel Saleh Hilabi mengungkapkan, surat itu sudah ditandatangani 189 pengurus yang mendesak Airlangga Hartanto segera menggelar rapat pleno. Menurut dia, pleno harus digelar secara berkala berdasarkan AD/ART partai.
"Tetapi, sejak 1 Januari 2019 ini tidak ada satu pun agenda tersebut digelar oleh Airlangga," kata Nofel Saleh Hilabi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (6/8).
Menurut Nofel, pleno harus digelar untuk menentukan arah Partai Golkar ke depan. Salah satu bahasan dalam pelno adalah evaluasi dan program setelah memenangkan presiden terpilih Joko Widodo.
"Pleno itu kan menentukan segalanya, pilpres kami sudah menang, Pak Jokowi menang, itu kan harus dibahas dalam pleno mengevaluasi kinerjanya, terus program apa yang mau kita antarkan dan kita dukung programnya Pak Jokowi-Ma'ruf," katanya.
Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Marlinda Irwanti mengatakan, sekurang-kurangnya rapat pleno wajib digelar sekali dalam dua bulan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi partai dalam AD/ART. Dia melanjutkan, sejak 2019 hingga saat ini belum pernah melaksanakan rapat pleno.
Marlina mengatakan, ada beberapa hal mendesak yang harus dibahas oleh pengurus bersama Airlangga. Salah satunya evaluasi partai setelah Pemilu 2019. menyusul menyusutnya perolehan kursi di parlemen pada Pileg lalu.
"Tentu saja membahas persiapan 2019 yang sudah memasuki agenda Munas Partai Golkar," katanya.
Surat diajukan di Kantor DPP Golkar di Jakarta. Mereka yang mengajukan adalah Ketua Bidang Kebudayaan Daerah Ulla Nuchrawaty, Ketua Departemen Wirausaha Koperasi UKM Dhifla Wiyani, Marlinda Irwanti, dan Nofel Saleh Hilabi.
Ada juga fungsionaris DPP dan kader Golkar, di antaranya Cyprus A Tatali, Abdul Razak, dan Fatahila Ramli. Surat desakan itu diterima oleh Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Hakim Komarudin dan Kepala Sekretariat DPP Golkar Romly.
Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus sebelumnya sempat menanggapi permintaan adanya rapat pleno tersebut. Dia mengatakan, pleno adalah urusan internal partai. "Pleno kan internal, wong hanya pengurus, ya pengurusnya kita-kita ini. Enggak ada yang aneh tentang pleno itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
