REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut menanggapi keinginan partai Gerindra yang ingin menduduki kursi pimpinan Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR). PKB akan menetapkan sikap terkait kursi pimpinan MPR usai adanya keputusan dari parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Kita tunggu hasil musyawarah para ketum koalisi (KIK) dulu untuk bisa menentukan sikap seperti apa atas keinginan Gerindra ini," kata Wasekjen PKB Daniel Johan pada Republika.co.id, Selasa (6/8).
Namun, Daniel belum bisa memastikan kapan keputusan musyawarah itu keluar. "Belum tahu, saya belum dapat infonya," ujarnya.
Ia mengimbau publik agar sabar menanti keputusan musyarawah parpol. Melalui musyawarah itu, ia mengatakan, KIK akan menentukan paket pimpinan MPR.
"Kami beri waktu para ketum parpol kumpul dulu untuk saat ini guna menentukan yang terbaik seperti apa," ucapnya.
Sebelumnya, PKB berencana mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, untuk menjadi ketua MPR. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, partainya masih terus berkomunikasi terkait paket pimpinan MPR.
Komunikasi dilakukan tidak hanya sesama anggota fraksi di DPR tetapi juga ke DPD. "Ini kan kita awal Agustus, itu kan pemilihannya nanti awal oktober jadi kurang lebih dua bulan lebih, jadi saya kira ya ini masih dalam taraf komunikasi politik mencari kesesuaian di dalam menentukan nanti apakah paket apakah kita bermusyawarah untuk itu nanti kita lihat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).
Ia menilai wajar, Gerindra juga menginginkan kursi MPR. Sebab secara perolehan suara Gerindra menduduki suara terbesar kedua setelah PDI Perjuangan.
"Secara popular vote kedua terbesar kita menginginkan berada di dalam posisi pimpinan MPR saya kira sangat pantas gitu loh," ujar Fadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
