REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot jabatan panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan kepala Polda jika tak mampu mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Bahkan, Jokowi mengaku sudah menghubungi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar mencopot jajarannya yang tak mampu mengatasi karhutla. 

Jokowi mengatakan kebijakan tersebut sudah disampaikannya sejak 2015. "Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau nggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi  saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

"Panglima, Kapolri, saya ingatkan lagi, masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja. Karena saya nggak bisa nyopot gubernur, nggak bisa nyopot bupati atau wali kota. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, udahlah," ujarnya. 

Presiden juga meminta agar pemerintah daerah turut membantu mengatasi masalah karhutla ini sehingga kerugian yang ditimbulkan pun tak semakin besar. Jokowi meminta pemda bekerja sama dengan pangdam maupun kapolda untuk memadamkan titik api yang ada. 

Menurut Jokowi, upaya pencegahan karhutla melalui patroli terpadu merupakan langkah terpenting yang harus dilakukan. Dengan demikian, jika muncul api maka petugas setempat dapat segera memadamkannya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar Badan Restorasi Gambut (BRG) dapat menata ekosistem gambut sehingga tetap basah dan tak mudah terbakar di musim kemarau. "Ketiga, sesegera mungkin pemadaman api, kalau memang ada api jangan biarkan api itu membesar. Langkah-langkah water bombing, kalau sudah terlanjur gede, itu juga tidak mudah. Tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar," lanjutnya. 

Ia juga mengaku akan terus memantau penegakan hukum di lapangan. Menurutnya, penegakan hukum terkait kasus karhutla saat ini sudah berjalan cukup baik dan dilakukan tanpa kompromi. 

Dalam acara ini tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan juga Jenderal TNI Hadi Tjahjanto. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika