REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyesalkan insiden padamnya listrik secara massal di Pulau Jawa sejak Ahad, (4/8) siang. HIPMI meminta agar kedua menteri terkait yang mengurusi listrik dan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dicopo.

“HIPMI merekomendasikan agar menteri-menteri terkait dicopot. Begitu juga dengan pimpinan dan direksi PLN yang bertangung jawab langsung,” kata Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (5/8).

Yaser mengatakan, pemadaman massal tersebut sudah sangat memalukan dan mencoreng wajah pemerintah dan dunia usaha. Menurutnya, ada upaya pihak-pihak tertentu ingin merusak citra pemerintah.

“Tentu ini sangat memalukan. Pemadaman massal dan sangat lama justru terjadi di Ibukota negara dan Pulau Jawa, jantungnya perekonomian negara kita,” ujar dia.

HIPMI meminta insiden pemadaman massal ini diinvestigasi. Sebab ia menganggap ada motiv-motiv tertentu di baliknya. “Kami minta pemerintah investigasi. Kenapa sampai insidennya sampai separah ini. Tidak mungkin hanya masalah teknis,” ucap dia.

Terlepas dari semua itu, HIPMI meminta kedua menteri yang bertanggungjawab dan pimpinan PLN harus bertanggungjawab dan dicopot. “Kalau di negara lain, menterinya mundur sendiri. Disini, kita tunggu apa masih punya rasa malu,” ucap Yaser.

PT PLN (Persero) menargetkan sistem kelistrikan dapat kembali normal pada pukul 00.00 WIB, setelah sejak Ahad (4/8) siang, sejumlah wilayah di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, mengalami pemadaman listrik secara massal. Kenyataannya, hingga Senin (5/8), pasokan listrik belum merata dan masih terdapat wilayah yang belum menyala.

"Kemarin pas jumpa pers, kita sampaikan kita berjanji untuk bisa cepat, tidak sampai pukul 00.00 WIB. Namun ternyata tidak mudah, dalam sistem kelistrikan ada jaringan, ada pembangkit," ujar Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani saat jumpa pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8).

Inten menyampaikan, kegagalan PLN merealisasikan target pemulihan pada Ahad (4/8), lantaran keterbatasan kecepatan pembangkit yang masuk dan mendistribusikan kepada pelanggan. "Kita mendistribusikan dari 500 KV, turun 150 KV, sampai 20 KV, sampai ke pelanggan itu memerlukan waktu pendistribusiannya. Inilah yang memerlukan waktu," ucap Inten.

Untuk saat ini, kata Inten, PLN sudah mulai memaksimalkan jaringan dan pembangkit untuk menopang sistem kelistrikan. PLN, dia katakan, akan menyederhanakan proses pemulihan, di mana peran penyaluran dan mendistribusikan kepada pelanggan dikombinasikan menjadi jadi satu.

"Kita pangkas beberapa proses proses bisnis di internal PLN, tujuannya cuma satu, kecepatan layanan," kata Inten menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika