REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Ade Reza Hariyadi menilai akan sulit bagi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menempatkan posisinya sebagai oposisi pada pemerintahan periode 2019-2024. Sebab, posisi itu juga akan berpengaruh pada pergerakan mesin politik partai.
"Akan sulit bagi PAN kalau kemudian berada di luar kekuasan, karena ini menyangkut sumber daya-sumber daya strategis yang diperlukan untuk menggerakkan mesin politik partai," jelas Ade saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8).
Menurutnya, jika partai besutan Amien Rais itu memilih untuk berada di luar pemerintahan, akan membatasi kesempatan bagi internal PAN untuk mendistribusikan potensi-potensi kadernya.
Sebelumnya, Senior Instruktur DPP PAN Icu Zukafril pada Jumat (2/8) mengatakan bahwa di tingkat elite PAN masih ragu-ragu dalam menentukan sikap politik untuk menjadi oposisi. Sebab, PAN masih berupaya masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Sikap PAN yang masih ragu-ragu dan belum menentukan posisi politiknya dalam pemerintahan kemudian membentuk beberapa opini yang berasumsi PAN mencoba bermain "dua kaki". Akan tetapi, Ade melihat sikap ragu-ragu PAN untuk menempatkan posisinya adalah sebuah kewajaran.
Sebab saat pemilihan presiden, PAN berada di luar yang memenangkan pilpres. Kondisi itu membuat komunikasinya tidak selancar partai-partai lain yang sejak awal di dalam pendukung Presiden Joko Widodo.
"Kalau dikatakan 'dua kaki' saya kira harus dilihat case by case. Kalau dalam pilpres kan jelas posisi PAN dimana. Tapi setelah itu kan semua partai punya kemerdekaan untuk mengambil dan menentukan langkah-langkah politiknya," ujarnya.
Namun, pengamat politik dari Universitas Indonesia ini menambahkan segala kemungkinan posisi partai ini masih sangat terbuka lebar. "Saya kira semua kemungkinan masih sangat terbuka karena masing-masing sedang bergerak mencari titik temu dan mengkalkulasi segala kepentingannya, pada posisi mana harus diambil, dimana kepentingannya secara maksimal terwakili," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika