REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding merespons klaim Partai Golkar yang menyatakan layak menduduki kursi ketua MPR karena berada di posisi perolehan suara. Namun, PKB menyebut kursi pimpinan MPR tak ditentukan oleh jumlah perolehan kursi parlemen, tetapi berdasarkan kesepakatan.
"Kalau perspektifnya pemenang setelah PDIP memang Golkar yang pantas. Tapi kan kita tidak tahu apakah nanti paket kesepakatannya koalisi seperti apa," kata Karding di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).
Karding menegaskan, pimpinan MPR ditentukan secara paket yang disepakati oleh partai-partai koalisi. Untuk itu, menurut Karding, klaim Golkar tetap harus menunggu kesepakatan partai lain.
"Jadi soal nanti siapa yang disetujui apakah Golkar ataukan yang lain mungkin juga tergantung kesepakatan, mungkin juga tergantung pendapat dan arahan pak Jokowi," ujar dia.
Politikus Partai Golkar Zainudin Amali percaya diri partainya bakal mendapat dukungan dari parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam persaingan mendapatkan kursi ketua MPR. Ia meyakini partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak masalah bila Golkar menduduki posisi pimpinan.
Ia menyebut, pembicaraan antarpimpinan partai terus berlangsung. "Saya kira kalau yang di internal pendukung Pak Jokowi nggak ada masalah ya," kata Zainudin di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).
Zainudin mengatakan partainya paling pantas menduduki kursi Ketua MPR. Ia beralasan, Golkar dengan perolehan kursi terbanyak kedua di parlemen membuat Golkar paling layak menduduki pucuk pimpinan MPR.
"Kalau itu pastilah itu keinginan-keinginan semua partai, semua fraksi yang ada ada perwakilannya kan pengen, tetapi dari hitung-hitungan sebagai parpol yang memperoleh kursi nomor dua itu sudah sewajarnyalah Golkar," kata Zainudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
