REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kriatiyanto mengungkapkan jika Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan menghadiri Kongres PDIP V. Kongres partai berlogo banteng moncong putih itu rencanannya akan dilakukan pada 8 hingga 10 Agustus nanti.
"Pak Prabowo ketika pertemuan bersama Ibu Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan bahwa beliau akan hadir tentu saja para ketua umum partai koalisi Indonesia kerja kami undang," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (1/8).
Selain Jokowi dan Prabowo, Kongres itu rencananya juga akan menungdang Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Kerja. Kegiatan juga akan mengungdang tokoh-tokoh organisasi lintas agama dan budaya. Dia mengatakan, ada sekitar 335 tokoh VVIP dan VIP.
Mantan sekretaris tim kampanye nasional (TKN) ini mengatakan, Kongres digelar guna menjalankan agenda strategis partai sebagai pengusung utama pemerintahan Presiden Jokowi. Dia melanjutkan, hal ini juga yang membuat kongres PDIP dipercepat dari yang semula dijadwalkan tahun depan.
Hasto melanjutkan, percepatan tersebut tidak hanya untuk menyesuaikan agenda strategis pemerintahan negara, melainkan juga untuk melakukan konsolidasi baik konsolidasi ideologi, politik, organisasi, kader dan konsolidasi seluruh sumber daya Partai. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar dapat memenuhi tanggung jawab dalam membangun masa depan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur.
"Dengan mengingat pentingnya konsolidasi Partai tersebut, maka Kongres V telah dipersiapkan melalui tahapan evaluasi, konsolidasi, dan sinkronisasi program," kata Hasto lagi.
Dia melanjutkan, konsolidasi dalam rangka Kongres V dengan pembentukan struktur DPC dan DPD Partai yang baru dijalankan dengan sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila. Dia menambahkan, hal itu juga dilakukan melalui serangkaian psikotest, penilaian secara berjenjang baik vertikal dan hotisontal dan meniadakan voting sebagai cara pengambilan keputusan.
"Dengan pendekatan ideologis itu, PDI Perjuangan menegaskan tidak ada money politic di dalam proses pembentukan kepengurusan partai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika