REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) memberikan dukungan kepada Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai calon ketua umum Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019. Partai berlogo pohon beringin itu rencananya akan mengadakan munas pada Desember 2019 nanti.
Keputusan organisasi pendiri Partai Golkar itu diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Soksi di Jakarta, Ahad (28/7). Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Soksi Bobby Suhardiman mengatakan, Golkar sebagai partai modern harus segera berbenah.
"Munas 2019 menjadi momentum bagi seluruh elemen Partai Golkar untuk mengerahkan segala kemampuan dalam merancang langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar," kata Bobby dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (29/7).
Sekretaris Jenderal Soksi Ichaan Firdaus mengatakan, rekomendasi eksternal hasil rapimnas memuat tiga poin penting terkait Munas Golkar. Pertama, Soksi mendorong setiap kader terbaik Partai Golkar untuk maju sebagai calon ketua umum pada munas mendatang.
Kedua, Soksi merekomendasikan kader terbaiknya menjadi ketua umum Golkar. Ketiga, Rapimnas Soksi menginstruksikan kepada semua kadernya di seluruh Indonesia untuk menjalankan dan mengamankan keputusan itu.
"Kini saatnya Soksi menunjukan perannya yang lebih jelas dan konkret bagi masa depan Partai Golkar," kata Ichsan.
Dia mengatakan, Munas 2019 menjadi momentum bagi seluruh elemen Partai Golkar untuk mengerahkan segala kemampuan dalam merancang langkah-langkah strategis. Dia mengungkapkan, hal tersebur dilakukan guna mengembalikan kejayaan partai.
Dukungan Soksi itu pun membuat Bamsoet kian semangat maju sebagai calon ketua umum Golkar. Wakil koordinator Bidang Pratama Partai Golkar yang kini memimpin DPR RI itu mengaku tak surut langkah.
"Bendera Soksi telah dikibarkan, pantang bagi saya menurunkannya. Lebih baik badan hancur lebur di pertempuran daripada pulang (mundur) tapi hidup terhina. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang," kata Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika