REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan perlu ada kebijakan tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah plastik sekali pakai. Selama kebijakan pembatasan kantong plastik sekali pakai belum dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, masalah itu akan menjadi sulit.
Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadisaat mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta serius dalam menangani persoalan sampah plastik sekali pakai maka peraturan atau kebijakan tersebut harus segera diterbitkan. Sebagai contoh, kata dia, Kota Bogor dan Provinsi Bali merupakan dua daerah yang dianggap serius dalam menyikapi persoalan sampah plastik di wilayahnya dengan menerbitkan peraturan.
Seharusnya, sebagai Ibu Kota negara, Jakarta menjadi contoh untuk daerah-daerah lain dalam menekan atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang semakin mengkhawatirkan. "Jadi kuncinya ada di kebijakan," kata dia dihubungi di Jakarta, Senin (29/7).
Walhi DKI Jakarta menilai pemprov setempat lamban dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Aturan penggunaan plastik sekali pakai sebenarnya sudah mencuat sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum terealisasi.
"Kita tidak tahu apa kendalanya hingga kini aturan tersebut belum terealisasi," ujar dia.
Secara organisasi, Walhi DKI Jakarta mengaku belum pernah melakukan pertemuan atau koordinasi bersama pemprov setempat untuk mewujudkan aturan penggunaan plastik sekali pakai dan baru sebatas penyampaian aspirasi melalui kampanye. Selain mendesak pemerintah, Walhi juga mengingatkan masyarakat agar tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai seperti sedotan minum, mengurangi pembelian air dalam kemasan dan lain sebagainya.
"Masyarakat harus bisa beralih gaya hidup yang ramah lingkungan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira mengajak masyarakat agar menolak penggunaan plastik sekali pakai guna menekan peredaran sampah plastik di Indonesia. "Kita sudah siap untuk menolak plastik sekali pakai untuk kembali disuarakan kepada pemerintah," kata dia.
Saat ini, ia menilai masih cukup banyak pekerjaan rumah yang mesti dilakukan pemangku kepentingan untuk menekan sampah plastik. Sebagai contoh banyak perusahaan yang belum mau mengubah cara mereka mengurangi plastik sekali pakai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika