REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku dirinya tidak mengharapkan kursi menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024 mendatang. Hasto masih ingin fokus mengabdikan diri ke partai karena melihat masih banyak PR yang harus ia selesaikan di internal PDIP.
"Saya pribadi, buat saya, berdedikasi buat partai itulah sebuah kehormatan. Banyak tugas-tugas yang masih banyak kami jalankan untuk membangun PDIP," kata Hasto usai menghadiri Konferensi Cabang dan Konferensi Daerah PDIP se-Sumatera Barat di Kota Padang, Ahad (28/7).
Hasto menambahkan, bila dirinya tetap berada di dalam partai, ia dapat memberikan dan mendukung kebijakan presiden dari tugas yang sangat strategis. Sebab, Hasto berpandangan, bertugas dalam partai dapat menjabarkan seluruh gagasan kebijakan dan arah tentang Indonesia pada masa depan. Hasto memegang prinsip tersebut sesuai arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Di sisi lain, politikus asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu melihat masih banyak kader lain yang lebih pantas untuk menjabat posisi menteri. Saat ini, PDIP sedang mempersiapkan nama-nama terbaik untuk diusulkan menjadi menteri kepada Jokowi selaku presiden terpilih.
Untuk itu, ia menambahkan, PDIP belum mengusulkan nama untuk menjadi menteri kepada Jokowi selaku presiden terpilih. Ia mengatakan keputusan nama-nama yang akan disarankan itu nanti akan dipegang langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Yang jelas siapa yang ditugaskan menjadi menteri, maka sudah mendapatkan pendidikan politik dan sudah pernah menjadi dewan misalnya atau juga mewakili kelompok profesional yang teguh memperjuangkan ideologi Bung Karno," kata Hasto menambahkan.
Nama Hasto disebut-sebut menjadi kandidat menteri lantaram dinilai sudah memberikan kontribusi besar selama lima tahun terakhir menjadi Sekjend PDIP.
Hasto diangkat menjadi tangan kanan Megawati di PDIP sejak Sekjend sebelumnya Tjahjo Kumolo diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri.