REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut jika partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kemungkinan besar bakal masuk ke dalam koalisi Jokowi. Hal tersebut menyusul pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
"Kata saya 60 persen Gerindra mau masuk pemerintahan," kata Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (27/7).
Ray mengatakan, pertemuan Prabowo dan Megawari merupakan kelanjutan dari pertemuan Joko Widodo dan Prabowo di stasiun MRT Lebak Bulus beberapa waktu lalu. Dia menilai, pertemuan itu juga akan mengubah koalisi-koalisi sebelumnya dalam waktu dekat.
Direktur Lingkar Madani Indonesia itu mengatakan, wacana bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi direspons oleh anggota partai koalisi Jokowi lainnya. Ini mengingat masuknya Gerindra bakal meramaikan perebutan kursi di kabinet maupun parlemen.
Prabowo Subianto diketahui mengunjungi Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7) lalu. Pada saat yang bersamaan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024.
Nasdem beberapa hari sebelumnya juga mendundang PKB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar ke DPP mereka. Pertemuan antar ketua umum itu tidak menyertakan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi PDIP.
Pertemuan secara terpisah itu lantas menimbulkan persepsi adanya keretakan dalam koalisi partai pengusung Jokowi. Namun, hal tersebut dibantah kembali partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang menyebut jika Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih solid.
"Saya menegaskan bahwa Surya Paloh dan Megawati itu kawan lama, jadi hubungannya kuat. Pertemuan-pertemuan itu bukan perpecahan dalam koalisi," kata Ketua DPP Nasdem Effendy Choirie.
Dia meminta semua pihak untuk tidak mengartikan pertemuan-pertemuan tokoh dan partai politik itu sebagai sebuah perpecahan dalam koalisi. Menurutnya, pertemuan semacam itu merupakan keguatan yang positif menyusul selesainya tahapan pemilu hingga melahirkan kandidat kepala negara terpilih.
"Jangan dipersepsi sebagai keretkan awal, jangan sampe terjadi dan nggak ada kertakan itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
