REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan Jakarta membutuhkan lebih banyak rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusunawa dibutuhkan guna mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal masyarakat urban di DKI Jakarta.
"Selain menggembangkan rumah DP nol, pemerintah seharusnya memperbanyak pembangunan rumah susun sewa. Warga yang butuh rumah banyak. Tidak harus milik yang penting mereka punya tempat tinggal dan produktif, sewa enggak apa-apa," kata Yayat Supriatna di Jakarta, Kamis (25/7).
Ia menjelaskan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 yang saat ini marak dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menyasar kalangan tertentu. Khususnya, masyarakat yang memiliki penghasilan cukup besar. Untuk memiliki hunian rusunami Klapa Village di Pondok Kelapa Jakarta Timur misalnya, masyarakat harus berpenghasilan minimal Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan.
Masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta tidak dapat memiliki rumah layak dan hanya akan menghuni kontrakan. Bahkan mereka terancam tidak memiliki tempat tinggal akibat laju pertumbuhan penduduk dengan perumahan yang tidak sebanding.
"Jika harga rumah makin tidak terjangkau, satu-satunya cara adalah rusunawa. Pemerintah DKI Jakarta ada baiknya melibatkan kontribusi dari pemerintah pusat dan swasta untuk membantu pembangunan dan penyediaan rumah," ucap Yayat.
Sebelumnya, pada Maret 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa sebanyak 49 persen warganya masih menghuni tempat tinggal yang bukan milik mereka. Anies menilai rendahnya akses hunian merupakan masalah serius bagi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara. Karena itu, dia meminta dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan menata perkampungan kumuh dan padat penduduk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
