REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian PPN/Bappenas membentuk Platform Multistakeholder Perikanan Berkelanjutan yang akan diluncurkan pada 25 Juli 2019 mendatang.
“Pembentukan Platform Multistakeholder Perikanan Berkelanjutan ini sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan-14 mengenai ekosistem Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr Arifin Rudiyanto, dalam siaran persnya, Kamis (25/7).
Program tersebut diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Salah satu fokus dari Platform Multistakeholder Perikanan Berkelanjutan adalah mewujudkan pengelolaan berbasis WPP (wilayah pengelolaan perikanan-red) untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan,” katanya menambahkan.
Menurutnya, pengelolaan wilayah termasuk di dalamnya integrasi tata ruang darat dan laut, termasuk mengoptimalkan Kawasan Konservasi Perairan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya ikan, merupakan kekuatan dari setiap WPP.
Program tersebut merupakan kepanjangan proyek Global Sustainable Supply Chains for Marine Commodities (GMC) project (2018-2021) yang dikoordinir oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan dukungan teknis dari United Nations Development Programme (UNDP) dan pembiayaan oleh Global Environment Facility (GEF).
"Program ini berkontribusi untuk membantu transformasi pasar makanan laut dari sisi kebijakan dan perencanaan dengan mengarusutamakan keberlanjutan dalam rantai pasokan komoditas perikanan dari Indonesia," ujarnya.
Saat ini, proyek GMC tengah mendukung secara langsung perbaikan perikanan atau Fishery Improvement Projects (FIPs) pada perikanan Tuna Pole and Line, serta perikanan Rajungan, untuk memenuhi standar keberlanjutan yang diakui di pasar global dalam 1-2 tahun ke depan.
"Diharapkan melalui perwakilan dua sektor perikanan menjadi komoditas ekspor utama ini, dapat disusun praktik terbaik, yang menghasilan pembelajaran dan model untuk mengembangkan arah kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan perikanan di Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika