REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerindra menolak bila pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dimaknai sebagai politik transaksional pembagian kursi. Gerindra pun menyebut pertemuan itu sebagai silaturahim biasa.

"Pertemuan ini pertemuan tokoh silaturahim biasa jangan dihubungkan dengan hasil pilpres apalagi dihubungkan dengan transaksional atau bagi-bagi kursi atau koalisi atau oposisi," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (25/7).

Riza pun menyatakan, pertemuan ini tidak bisa langsung dihubungkan dengan arah koalisi Gerindra. Ia menyatakan, Gerindra saat ini masih mencermati posisi terbaik bagi partai untuk berada di koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

"Sangat bergantung sejauh man partai yg berada di pemrintahan atau di luar pemerintahan memberikan kontribusi yg positif bagi kepentingan bangsa kepentingan negara dan kepentingan rakyat," kata Riza.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengatakan, tidak ada artinya berada di dalam pemerintahan jika tidak berkontribusi positif. Sebaliknya, lanjut dia, tidak berguna pula berada di luar pemerintahan kalau hanya bisa mengkritisi tapi tidak bisa memberikan solusi.

Jadi saya kira dimanapun kita berada di dipemrintahan maupun di luar pemerintahan sejauh mana kita memberikan kontribusi sumbangsih yang postif," ujar dia.

Riza menambahkan, arah koalisi Gerindra tetap berada di tangan Prabowo Subianto. Meskipun, kata Riza, Prabowo selalu mengajak para tokoh partai hingga relawan berdiskusi membahas kebijakan partai.

"Apa pun yang akan diputuskan kami di internal partai membrikan prerogatif sepenuhnya kepada beliau untuk memutuskan apakah partai Gerindra berada di dalam pemrintahan atau di luar pemerintahan," ujar Riza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika