REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar sedang mencari calon ketua umum. Ada banyak kriteria untuk menjadi ketum Golkar, satu di antaranya harus siap menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2024.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. "Saya berpikir begini, teman-teman di DPP Golkar berpikir, bukan hanya sekadar mencari ketua umum, melainkan juga calon ketua umum Partai Golkar yang nanti pada waktunya pada 2024 siap untuk (jadi) calon presiden atau wakil presiden," kata Agung saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, Selasa (23/7).
Ia berkata, Ketum Partai Golkar saat ini, Airlangga Hartarto, dinilai sebagai sosok yang tepat memimpin kembali Partai Golkar. Sementara, menanggapi dinamika yang terjadi di Partai Golkar, ia menilai dinamika yang terjadi masih dalam taraf biasa.
"Tidak sampai ada perpecahan ketika kami dulu, saya dengan Pak Aburizal Bakrie. Ini tidak ada, hanya perbedaan, perbedaan pilihan. Saya kira itu biasa,"ujarnya.
Agung mengatakan, pelaksanaan munas tinggal menunggu waktu. Berdasarkan keputusan munas luar biasa lalu, telah disepakati bahwa munas akan digelar pada Desember 2019 mendatang.
"(Munas Desember) ini saya kira baik sehingga begitu selesai proses pemilihan, pembentukan pemerintahan dan Partai Golkar konsisten mendukung terus selama lima tahun ke depan," ujarnya.
Mengenai adanya desakan agar munas dipercepat, Agung menganggap hal tersebut hanyalah komplikasi politik soal munaslub. Pasalnya, jika munaslub digelar, usia kepemimpinan tidak akan lama sebab Desember harus munas lagi.
"Sebaiknya di internal partai sudah genah (pasti), tidak ada gonjang-ganjing lagi, itu lebih cepat akan lebih baik. Saya harapkan (munas) jadi Desember," katanya menegaskan.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, Golkar tetap menggelar munas pada Desember 2019 men datang. Meskipun sebelumnya sejum lah kader Golkar mendesak agar DPP Partai Golkar segera menyelenggarakan munas, bagi Lodewijk tidak alasan bagi Golkar untuk memajukan jadwal munas.
"(Munas) Desember kan udah jelas. Karena kita start Desember, ya kembali Desember itu lagi," kata Lodewijk.
Ia juga menanggapi sejumlah pihak yang mempertanyakan alasan DPP belum menggelar pleno. Menurut dia, pleno adalah urusan internal partai. "Pleno kan internal, wong hanya pengurus, ya pengurusnya kita-kita ini.Nggakada yang aneh tentang pleno itu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Koordi nator Bidang Pratama DPP Partai Gol kar Bambang Soesatyo (Bamsoet) tak mempermasalahkan jika Munas Partai Golkar dilaksanakan setelah pelantikan presiden-wakil presiden pada Oktober 2019. Hal ini sebagai pembuktian bahwa dirinya maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar bukan untuk membangun dinasti kekuasaan atau menempatkan orang-orang tertentu menjadi menteri.
"Tujuan saya menjadi ketua umum bukanlah demi kekuasaan, tetapi menjalankan amanah dari pengurus daerah untuk memastikan masa depan Partai Golkar tidak lagi terpuruk," ujar Bamsoet
Sementara, politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai kem bali mendorong adanya rapat ple no DPP Golkar untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Yorrys menga takan, evaluasi kinerja pengurus biasa dilakukan secara berkala DPP Partai Golkar setelah melalui peristiwa-peristiwa politik di Tanah Air, seperti pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden.
"Pilkada, pemilu legislatif, pilpres sudah selesai, maka DPP Golkar harus segera melakukan rapat pleno mengevaluasi itu semua untuk kemudian dibawa ke rapimnas dan diantarkan ke munas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika