REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Rabu (24/7). Pertemuan tiga politikus senior yang bersaing di pilpres 2019 kemarin itu pun ditafsirkan sebagai pembentukan koalisi baru.
Namun, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meski mengakui akan ada pertemuan antara Megawati, Jokowi, dan Prabowo, berpendapat pertemuan tersebut sebagai tradisi silaturahim yang baik bagi para pemimpin. Ia pun meminta tidak dimaknai sebagai pembentukan koalisi baru.
"Pertemuan tersebut jangan dimaknakan terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Sebab terkait koalisi pascapilpres, fatsoen-nya harus dibahas bersama antara Presiden dengan seluruh ketum koalisi," ujar Hasto dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (23/7).
Ia berkata, saat kampanye pilpres, hubungan antara Mega dan Prabowo berjalan baik, saling menghormati, dan tidak pernah terlontar hal-hal yang membuat adanya jarak. Hasto menyebut, Mega meyakini kenegarawanan Prabowo layak diapresiasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto
"Sifat tersebut mempersatukan dan diwarnai dengan dialog antarpemimpin merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan," ujar Hasto. Pernyataan Hasto ini sekaligus mengonfirmasi soal rencana pertemuan Megawati, Prabowo, dan Presiden Joko Widodo yang diungkapkan Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono membeberkan akan ada pertemuan antara Prabowo dan Presiden Jokowi sebagai tindak lanjut pertemuan pada Sabtu (13/7) lalu. Namun, kali ini, dalam pertemuan keduanya, Jokowi akan didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau tidak ada halangan, besok (Rabu) Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Kangmas Joko Widodo bertemu jam 12.00 WIB," kata Arief, Selasa. Arief enggan menjelaskan lebih lanjut terkait agenda pertemuan tersebut, termasuk lokasi pertemuan ketiga tokoh tersebut akan digelar. "Nanti dulu, lagi diatur dulu ini," ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut positif pertemuan ketiga tokoh. Ia meyakini, pertemuan ketiganya bukan untuk bernegosiasi politik atau bagi-bagi kursi.
"Tentu saya kira bukan negosiasi. Kalau negosiasi, tidak rame-rame. Kalau negosiasi Anda tidak tahu, berarti tidak diumumkan kan. Nah, itu rekonsiliasilah atau setidak-tidaknya suasana yang baik dalam politik ini," ujarnya.
Suasana pertemuan Jokowi dan Prabowo pascapilpres di stasiun MRT, Jakarta
Seperti diketahui, PDIP menjadi partai yang mendukung salah satu partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dapat menduduki kursi ketua MPR. Hal tersebut mendapat penolakan dari partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sementara pada Senin (22/7) kemarin, ketua umum empat partai KIK PKB, Golkar, PPP, dan Nasdem menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Nasdem.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui, salah satu agenda pertemuannya dengan Ketum Nasdem Surya Paloh terkait paket pimpinan MPR. "Ya, termasuk kita bicara mengenai bekerja sama untuk menjaga, mengawal agenda-agenda kenegaraan, termasuk di dalamnya kan tentunya agenda-agenda DPR, MPR, dan pelantikan presiden," kata Airlangga saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (23/7).
Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (ilustrasi).
Airlangga bahkan mengaku dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas soal posisi menteri. Menurut dia, urusan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Golkar sendiri akan mengusulkan salah satu kadernya, Zainudin Amali, untuk menduduki kursi ketua MPR.
"Jadi, kita masih berproses dan tadi menyaksikan Doktor Zainudin Amali," kata Airlangga.
Selain Zainudin Amali, nama lain juga disebut berpeluang mengisi posisi ketua MPR. Salah satu nama yang banyak dibicarakan di internal Partai Golkar, yaitu Aziz Syamsuddin. Zainudin Amali sendiri mengaku siap jika partai meminta dirinya untuk bertugas menjadi pimpinan MPR.
"Ya saya kira gini ya, sebagai kader partai ditugaskan di manapun saya kira harus kita lakukan. Ya harus kita lakukan tugas pengabdian itu, di manapun," ujar Zainudin.
Wakil ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani
Sementara, PPP berkilah pertemuannya dengan Nasdem tidak spesifik membahas soal posisi ketua MPR. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan, pertemuan pada Senin (22/7) itu hanya sebatas silaturahim antarpartai koalisi.
"Tidak secara spesifik membahas soal kursi MPR RI," ujar Arsul. Sementara terkait absennya PDI Perjuangan dalam pertemuan tersebut, Arsul Sani mengatakan, PDI Perjuangan tengah sibuk dengan agenda internal partainya.
PKB juga membantah pertemuan empat parpol KIK tanpa PDIP hanya silaturahim biasa bersamaan milad Ketum Nasdem Surya Paloh. Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid membantah mereka membahas kursi MPR di kantor Nasdem.
Ia beralasan pertemuan keempat parpol hanya untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf. "Solidaritas koalisi Jokowi lima tahun ke depan akan terus dijaga," kata Jazilul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
