REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui potensi keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan pada rumah sakit (RS) mitra tahun ini. Akan tetapi, Wakil Direktur RSUD Budhi Asih Jakarta Timur, Endah Kartika mengatakan, keterlambatan pembayaran klaim BPJS beberapa kali memang terjadi.
"Pembayaran BPJS selama ini kebanyakan memang terlambat, namun BPJS menghitung denda keterlambatannya," ujar Endah kepada Republika.co.id, Selasa (23/7).
Akibat keterlamabatan itu, dia mengatakan, RSUD Budhi Asih beberapa kali harus berutang kepada sejumlah distributor obat. Akan tetapi, pihaknya terus berkoordinasi agar tetap memprioritaskan pembayaran kepada distributor obat tersebut agar tak kena denda.
Endah bahkan khawatir ketika ada kabar BPJS Kesehatan mengalami defisit yang akan berdampak pada pembayaran klaim pelayanan kesehatan ke RS. Menurutnya, terkait hal itu belum ada dampak signifikan.
Ia memastikan, selama ini kalau pun ada keterlambatan pembayaran dari BPJS, RSUD Budhi Asih tak mendiskriminasi pasien. Pasien peserta BPJS Kesehatan tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standardisasi mutu.
Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran dari BPJS, Endah mengatakan, RSUD Budhi Asih terpaksa mengembangkan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Seperti pelayanan kesehatan untuk kulit, kosmetik, kawat gigi, imunisasi bagi jamaah umroh, dan medical check up.
Endah menjelaskan RS butuh dana untuk membayar sejumlah kewajiban terkait pelayanan kesehatan serta cash flow atau aliran dana. Sehingga, RSUD membutuhkan pemasukan langsung. "Ya mau enggak mau kita kembangkan layanan untuk yang non BPJS," kata Endah.
Direktur Utama RSUD Tarakan Jakarta Pusat, Dian Ekowati mengatakan, defisit BPJS Kesehatan saat ini belum berdampak signifikan terhadap pembayaran klaim kesehatan ke rumah sakitnya. Akan tetapi, ia tak menampik kalau biasanya pun BPJS Kesehatan sesekali terlambat membayar. "Pernah telat ya, tapi enggak (sering), cuma sekali-sekali," tutur Dian.
Ia mengatakan, untuk biaya klaim pelayanan kesehatan Mei 2019, BPJS Kesehatan telah membayarkannya ke RSUD Tarakan. Sementara untuk Juni masih dalam proses setelah pihak RSUD melengkapi berkas untuk pengajuan klaim tersebut.
Dian memastikan, keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan tak memengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran dengan mengetatkan pengeluaran pembiayaan tetapi tak mengesampingkan mutu pelayanan.
"Sampai sejauh ini, kita harus mengetatkan pengeluaran pembiayannya harus betul-betul efisien dan selektif. Jadi misalnya, kita harus pilih secara monitoring secara ketat pembiayaannya," jelas Dian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
