Selasa 23 Jul 2019 13:58 WIB

Sekjen Golkar Tegaskan Munas Tetap Digelar Desember

Sekjen Golkar menilai tak ada alasan DPP untuk memajukan jadwal munas.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Sekjen Golkar, Lodewijk F Paulus
Foto: Republika TV/Surya Dinata
Sekjen Golkar, Lodewijk F Paulus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap menggelar musyawarah nasional (munas) Desember 2019 mendatang. Meskipun sebelumnya sejumlah kader mendesak agar DPP Partai Golkar segera menyelenggarakan, namun bagi Lodewijk tidak alasan bagi Golkar untuk memajukan jadwal munas.

"(Munas) Desember kan udah jelas, karena kita start Desember, ya kembali Desember itu lagi," kata Lodewijk saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, Selasa (23/7).

Baca Juga

Lodewijk juga menanggapi sejumlah pihak yang mempertanyakan alasan DPP belum menggelar pleno. Menurutnya pleno adalah urusan internal partai. "Pleno kan internal, wong hanya pengurus, ya pengurusnya kita-kita ini. Enggak ada yang aneh tentang pleno itu," ujarnya.

Sebelumnya Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai kembali mendorong adanya rapat pleno DPP Golkar untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Yorrys mengatakan, evaluasi kinerja pengurus biasa dilakukan secara berkala DPP Partai Golkar setelah melalui peristiwa-persitiwa politik di tanah air seperti pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif hingga pemilu presiden.

"Pilkada, pemilu legislatif, pilpres sudah selesai, maka DPP Golkar harus segera melakukan rapat pleno mengevaluasi itu semua, untuk kemudian dibawa ke Rapimnas dan diantarkan ke Munas," ujarnya, Senin (23/7).

Sementara itu, Wakil koordinator bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) tak mempermasalahkan jika munas Partai Golkar dilaksanakan seusai pelantikan presiden-wakil presiden pada Oktober 2019. Hal ini sebagai pembuktian bahwa dirinya maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar bukan untuk membangun dinasti kekuasaan atau menempatkan orang-orang tertentu menjadi menteri.

"Tujuan saya menjadi ketua umum bukanlah demi kekuasaan. Tetapi menjalankan amanah dari pengurus daerah untuk memastikan masa depan Partai Golkar tidak lagi terpuruk," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement