REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan koordinasinya dengan pemerintah daerah guna mencegah dampak yang ditimbulkan dari bencana. Jokowi ingin agar pembangunan di daerah juga mengacu pada peta rawan bencana yang dimiliki oleh BMKG.

"Jalinan hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, tolong beritahukan apa adanya. Supaya setiap pembangunan juga mengacu," ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional BMKG 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7).

Presiden meminta agar pembangunan baik bandara udara, perumahan, bendungan, dan lainnya tak dilakukan di lokasi rawan bencana seperti banjir dan gempa. Sehingga tak menyebabkan adanya korban jiwa dan kerugian yang besar saat terjadi bencana.

"Kalau daerah-daerah yang rawan bencana, ya tolong diberitahukan sampaikan ke daerah. Ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan," jelasnya.

Jokowi pun menginstruksikan BMKG agar tegas menyampaikan informasi peta rawan bencana ini kepada pemerintah daerah. Apalagi daerah yang diketahui dilintasi oleh lempengan tektonik dan rawan bencana, harus bebas dari pembangunan yang masif.

"Jangan sampai kita mengulang-ngulang sebuah kesalahan yang jelas-jelas di situ jelas garisnya lempengan tektonik kok dibangun perumahan besar-besaran. Sampaikan apa adanya. Bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah. harus berani menyampaikan itu," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika