REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP tengah fokus mempersiapkan Kongres V yang akan diselenggarakan pada 8 hingga 10 Agustus mendatang. Terkait usulan calon menteri, ia mengatakan hal itu adalah hak prerogatif presiden.
"Namun, PDI Perjuangan masih melakukan komunikasi dengan berbagai tokoh politik," kata Hasto Kristiyanto, pada "Dialog Peradaban, Nasionalis, Islam, dan TNI" di kantor Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), di Cikini, Jakarta, Senin (22/7).
Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers, terkait adanya keinginan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang ingin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, soal koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Hasto Kristiyanto, Zulkifli Hasan sering berkomunikasi dengan Megawati. "Pak Zulhas dalam kapasitasnya sebagai ketua MPR RI dan juga melekat sebagai ketua umum PAN memang rutin membangun komunikasi politik dengan Ibu Megawati," katanya.
PDI Perjuangan meskipun sedang mempersiapkan kongres, menurut Hasto, tapi tetap membangun silaturrahmi dan komunikasi politik dengan para tokoh politik, terutama dari partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Menurut Hasto, soal wacana penambahan anggota KIK, masih akan dibicarakan antara Presiden dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai politik anggota KIK. "Parpol anggota KIK saat ini memiliki kursi di DPR RI sebanyak 60,7 persen. Apakah sudah cukup atau masih akan ditambah," katanya.
Namun, soal usulan calon menteri, menurut Hasto, hal itu adalah hak prerogatif Presiden, sehingga Presiden sepenuhnya yang akan menentukan. "Soal nama-nama calon menteri nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai politik anggota koalisi," katanya.
Sementara itu, Ketum Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya enggan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yang mengajukan syarat pembagian kekuasaan 55-45 persen untuk rekonsiliasi Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Namun, Zulkifli menyatakan setuju kepada pernyataan Amien Rais yang menyebut, memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih Joko Widodo memimpin pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk memimpin tidak perlu pakai syarat-syarat. Karena yang berdaulat itu rakyat. Rakyat sudah memberikan amanah kepada Pak Jokowi melalui Pemilu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika