REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi usulan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait komposisi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi. Menurut Zulkifli, sebaiknya tidak ada syarat dalam sebuah rekonsiliasi.

"Nggak pakai syarat-syarat, ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Ia mengatakan, sebagai presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja menteri yang duduk di kabinetnya. Karena itu, menurut dia, usulan syarat-syarat tersebut tidak perlu ada.

"Kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," tuturnya. 

Sebelumnya, Amien menyampaikan soal pembagian porsi 55-45 di pemerintahan Jokowi sebagai syarat rekonsiliasi. Angka tersebut berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya, mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal," kata Amien Rais di gedung dakwah, Kramat, Jakarta, Sabtu (20/7) lalu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika