REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mempersilakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bermanuver untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi pada periode mendatang. Namun dia meminta PKB tidak mengaitkan atau menyerang partai lain dalam manuvernya tersebut.

"Kalau mau dapat (kursi menteri) lebih banyak, silahkan bermanuver sendiri. Tetapi, tolong jangan dikait-kaitkan kepada partai lain," kata Saleh dihubungi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya politisi PKB Maman Imanulhaq menyatakan partainya akan menolak apabila PAN ingin masuk dalam koalisi pemerintah. Menurut Maman, PAN tidak konsisten dalam berkoalisi.

Saleh mengatakan sangat tidak etis jika PKB menyangkutpautkan persoalan bagi-bagi kursi kepada PAN. Dia menegaskan sampai sekarang PAN tidak menawarkan diri untuk bergabung ke pemerintah.

Dia menganggap pernyataan politisi PKB itu karena sedang bereuforia, karena ingin mendapatkan kue kekuasaan lebih dari yang lain. "Anggap saja PKB lagi euforia, ingin mendapatkan kue kekuasaan lebih dari yang lain. PKB itu kan memang orientasinya hanya pada kekuasaan," kata dia.

Dia mengatakan PKB sudah meminta jatah 10 menteri kepada Presiden. Padahal PKB sendiri yang mengatakan masalah menteri adalah hak prerogratif Presiden. "Padahal mereka sendiri yang bilang soal menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Tetapi nada yang mereka sampaikan seperti mendikte," ujar dia.

Saleh meminta PKB tidak mengurusi partai lain dan mengevaluasi kinerja menterinya di kabinet saat ini. "Urus partai sendiri aja lah. Sebelum mengajukan nama menteri lagi, cobalah dievaluasi juga kinerja menteri-menteri PKB dalam periode ini," tegasnya.

Dia memandang apa yang disampaikan PKB adalah bentuk keinginan untuk menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung, agar kursi menteri bagi PKB tidak terbagi.

"Jelas arahnya, hanya persoalan kursi dan kekuasaan saja, tidak lebih," ujar Saleh

Ikuti Whatsapp Channel Republika