Ahad 21 Jul 2019 07:39 WIB

Hasil Pileg Jadi Amunisi di Perebutan Posisi Ketum Golkar

Pengamat menilai, hasil pileg bakal jadi amunisi dalam perebutan posisi ketum golkar

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (tengah) bersama Politikus Golkar Ali Yahya (ketiga kiri), Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Paskah Suzetta (ketiga kanan) dan Sejumlah kader partai Golkar saat mendeklarasikan dirinya maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Foto: Antara/Reno Esnir
Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (tengah) bersama Politikus Golkar Ali Yahya (ketiga kiri), Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Paskah Suzetta (ketiga kanan) dan Sejumlah kader partai Golkar saat mendeklarasikan dirinya maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Para Syndicate, Ari Nurcahyo menilai perolehan suara Golkar pada Pileg 2019, akan menjadi 'amunisi' dalam perebutan kursi ketua umum parpol berlambang pohon beringin itu. Selain itu, pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar juga akan menjadi bagian dari strategi para caketum.

Ari mengatakan, suara Golkar pada Pemilu 2019 turun dibandingkan lima tahun lalu. Jumlah kursi DPR Golkar hasil Pemilu 2019 pun berkurang ketimbang dari Pemilu 2014. Menurut Ari, hal ini bisa dimanfaatkan oleh para lawan dari Airlangga, salah satunya Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang telah mendeklarasikan diri sebagai caketum.

Baca Juga

"Peluang-peluang ini sedang dimanfaatkan. Namanya penantang pasti memiliki peluang dari kontestasi," ujarnya, Sabtu (21/7).

Lebih lanjut, Ari mengatakan, langkah politik Airlangga mempertahankan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Desember mendatang juga bagian dari strategi. Dia berpendapat jika Munas Golkar dipercepat sebelum Oktober maka posisi Bamsoet masih sebagai ketua DPR 2014-2019.

"Dalam konteks ini sebenarnya posisi Bamsoet sebagai ketua DPR peluang politiknya lebih besar. Modal politik (sebagai ketua DPR) lebih kuat daripada katakanlah Pak Bamsoet menjadi menteri," katanya.

Karena itu Ari menyebut Airlangga berupaya mengulur pelaksanaan Munas Golkar hingga Desember atau setelah DPR dan presiden hasil Pemilu 2019 dilantik. Selain itu, Bamsoet pada DPR 2019-2024 sudah bukan ketua DPR lagi.

Soal restu Presiden Jokowi bagi kandidat ketua umum Golkar, Ari menganggapnya sebagai hal wajar. Menurutnya, bagaimanapun Golkar adalah pengusung Jokowi di Pilpres 2019 dan menjadi bagian dari pemerintah. Menurut Ari, restu presiden menjadi semacam endorsement untuk political candidate sudah menjadi rahasia umum. Ari menilai Airlangga maupun Bamsoet juga berupaya mengantongi restu Jokowi.

"Dua-duanya memang dekat dengan Jokowi dan imbang," katanya.

Seperti diketahui, Bamsoet diterima secara khusus oleh Jokowi hampir 2 jam sementara Airlangga hanya sekitar 15 menit. Menteri perindustrian itu datang bersama dengan pengurus daerah dalam rangka kegiatan presiden mengundang partai pendukung pasca keputusan MK atas hasil gugatan Pilpres.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement