REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP, Ahmad Baidhowi, mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan soal calon menteri dari parpol koalisi. Dia memperkirakan komposisi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang akan datang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya.
"Soal itu (menteri) adalah hak prerogatif Presiden. Namun, Presiden pun tidak bisa dihalangi jika meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk parpol," ujar Baidhowi kepada wartawan usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Terlebih, jika parpol koalisi memiliki investasi politik yang cukup besar yakni sebagai pengusung capres-cawapres. Tanpa diusung oleh parpol, Jokowi tidak bisa kembali mencalonkan diri dalam pilpres 2019.
"Hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan apakah menterinya berasal dari parpol, atau profesional. Itu kembali kepada Presiden sebagai user-nya, " lanjut Baidhowi.
Untuk periode kedua nanti, dirinya memperkirakan komposisi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diisi sebanyak 60 persen profesional dan 40 persen dari parpol. Alternatif kedua, kalangan profesional sekitar 45 persen dan dari parpol sekitar 55 persen.
"Tapi jangan berpikiran orang parpol tidak profesional. Sebab di dalam parpol banyak juga orang profesional. Kita tidak terbiasa mendikotomikan profesional maupun parpol. Karena semua yang masuk kabinet itu memiliki kesempatan sama, kewenangan sama untuk berkontribusi untuk bangsa," tuturnya.
Sementara itu, Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, mengungkapkankan seluruh parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki harapan yang sama, yakni memperoleh kursi di DPR dan pemerintahan. PKB sendiri berharap kader mereka bisa mengisi sejumlah pos menteri.
"PKB memberikan masukan beberapa hal ya. Yang pertama misalnya penguatan kementerian terkait dengan prioritas Pak Jokowi selama lima tahun ke depan, yakni SDM.
"Kedua, kita memberikan juga masukan bahwa yang menjadi anggota atau calon anggota kabinet itu adalah orang yang memang punya kemampuan, kapabilitas, profesional, manajemen juga. Jadi tidak sekadar ada orang pintar atau dia ngetren terkenal, ujug-ujug dijadikan menteri, nggak juga. Dia harus betul-betul paham apa yang dikerjakannya untuk Indonesia sehingga kementerian itu betul-betul membantu pewujudan visi dan misinya Jokowi-Ma'ruf Amin, " tegas Maman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika