Jumat 19 Jul 2019 17:30 WIB

ADB Evaluasi Program Penanganan Banjir di Ambon

Tim ADB akan kembali melakukan evaluasi pada awal November 2019.

Banjir yang menerjang kota Ambon, Jumat (29/6).
Foto: ist
Banjir yang menerjang kota Ambon, Jumat (29/6).

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Tim dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) mengevaluasi program bantuan hibah penanganan banjir di kota Ambon yang direalisasikan sejak 2017. Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Maluku, Yanny Sukur, dikonfirmasi di Ambon, Jumat (19/7), membenarkan tim ADB yang dipimpin Senior Spesialis Devisi Sumber Daya Air, Lingkungan dan Pertanian ADB, Eric Quincieu, melakukan evaluasi terhadap penanganan banjir di dua sungai di Ambon pada 18 Juli 2019.

Dua sungai yang mendapat bantuan penanganan banjir adalah Wai Ruhu, Desa Galala dan Batumerah, kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sebenarnya sasarannya lima sungai di Kota Ambon, hanya saja dokumen perencanaan belum rampung dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.

Baca Juga

"Tim dari ADB agak kecewa dengan belum rampungnya dokumen perencanaan yang dikerjakan Balai Sungai Wilayah Maluku, sehingga disepakati paling terlambat akhir Oktober 2019," ujar Yanny.

Dia mengatakan, tim ADB akan kembali melakukan evaluasi pada awal November 2019 dengan harapan realisasi fisik rampung pada 2020 karena kerja samanya hingga 2022. "Pastinya tiga sungai lainnya yakni Wai Tomu, Batu Gajah dan Batu Gantung juga direalisasikan penanganannya," kata Yanny.

Disinggung anggaran, dia menjelaskan, program selama lima tahun dialokasikan Rp 37 miliar untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Ambon, sedangkan Bappeda Maluku Rp 7 miliar.

Anggaran di Bappeda Maluku dimanfaatkan untuk reboisasi yang ditangani Dinas Kehutanan dengan penanaman di lahan kritis sebagai daerah resapan dan sejumlah kegiatan strategis lainnya.

Sedangkan, OPD di Pemkot Ambon ditangani Bappeda, Dinas PU dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Pastinya diusahakan agar tim ADB saat evaluasi pada awal November 2019 dokumen perencanaan telah dirampungkan Balai Wilayah Sungai Maluku, sehingga tidak masuk penilaian ''merah'' karena realisasi belum optimal," kata Yanny.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement