REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Tingkat kerusakan hutan mangrove di Provinsi Banten mencapai 60 persen dari total 2.600 hektare, dan sedang diupayakan memulihkannya melalui kegiatan penanaman kembali.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten Husni Hasan, menyatakan memperbaiki hutan mangrove rusak terus dilakukan. Hal itu karena fungsinya sangat positif dan strategis, selain mencegah abrasi pantai, juga sebagai wadah budidaya kerang, kepiting, dan udang.
"Hutan mangrove menjadi salah satu pendukung untuk budi daya kerang, kepiting dan udang jadi secara ekonomi bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan pesisir.," katanya Jumat (19/7).
Bahkan, kata dia, pada beberapa tempat hutan mangrove dijadikan destinasi tempat wisata. Menurutnya, pemerintah akan mendorong hutan mangrove baik sebagai budi daya perikanan juga untuk bumper abrasi yang meminimalisasi kerugian akibat bencana tsunami.
"Selain itu, bisa dimanfaatkan sebagai wisata bahari, tapi sayang sekarang enam puluh persennya rusak akibat sampah, alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan penebangan liar," ujarnya.
Direktur Rekonvasi Bhumi Nana Prayatna Rahadian menyatakan perbaikan kerusakan lahan mangrove butuh peran serta kebijakan pemerintah. Menurutnya, saat ini banyak lahan mangrove yang mengalami kerusakan akibat kepentingan pembangunan Industri yang tidak bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sekitar.
Ia mencontohkan pembangunan PLTU Lontar di Tangerang, sebelumnya berada di atas lahan hutan mangrove. Selain itu, kerusakan disebabkan karena perilaku masyarakat yang kurang baik, terakhir persoalan hutan mangrove di Sawah Luhur yang ditebang kemudian menjadi kasus hukum.
"Kita memang perlu dukungan pemerintah, Yang menyedihkan itu, mangrove itu penting untuk ekosistem terutama para nelayan. Tapi tidak semua masyarakat punya kesadaran untuk menjaga itu," ujarnya.
Nana menambahkan, saat ini ada beberapa masyarakat yang mulai tergerak untuk menanam di tambak. "Yang tergerak untuk menanam itu mulai ada tapi jumlahnya sedikit, masih satu dua orang. Selebihnya itu masih memanfaatkan mangrove untuk kepentingan - kepentingannya baik itu untuk membangun rumah, perahu tanpa mau menanam kembali," katanya.
Kebijakan pemerintah juga dinilai masih setengah hati. "Tidak ada upaya konkret target untuk mengatasi kerusakan lahan mangrove yang cukup besar. Tidak ada langkah - langkah itu, selama ini pemerintah berencana membuat mangrove centre seperti di Bali tapi baru sekitar wacana bentuk konkretnya belum," ujarnya.
Namun, pihaknya mengingatkan bahwa tanggung jawab lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kerja sama seluruh pihak diharapkan menjadi energi besar untuk memperbaiki lingkungan yang terlanjur rusak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika