REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Bio Farma siap memenuhi permintaan 60 juta dosis Monovalent Oral Polio Vaccine type 2 (mOPV2) dari The United Nations Children's Fund (UNICEF). Kontrak pengadaan MOPV2 tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan The Global Polio Eradication Initiative (GPEI) dan WHO pada Agustus 2018.
Permintaan vaksin polio itu ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya global outbreak virus polio liar type 2. Proses pengiriman tahap pertama sebanyak 3,4 juta dosis dengan tujuan ke Angola berlangsung di Kantor Bio Farma, Kota Bandung, Selasa (16/7). Direktur Pemasaran Sri Harsi Teteki melepas langsung proses pengiriman vaksin buatan BUMN tersebut.
Turut hadir dalam sesi pelepasan perdana itu, antara lain Direktur Produksi Bio Farma Juliman, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) yang diwakilkan oleh Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Rita Endang, serta Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas Wisnu Utomo.
Direktur Pemasaran Sri Harsi Teteki mengatakan, penyediaan vaksin mOPV2 ini merupakan kepercayaan dari UNICEF kepada Bio Farma. Kontrak itu, papar dia, merupakan tindak lanjut dari permintaan GPEI dan WHO.
Menurut Sri, total kontrak penyedian vaksin mOPV2 dengan UNICEF sebanyak 60 juta dosis. Untuk teknis pengiriman ke negara tujuan akan diatur oleh UNICEF. ‘’Bio Farma mendapatkan kepercayaan dari UNICEF untuk penyediaan finished product vaksin mOPV2 sebanyak 60 juta dosis,’’ ujarnya.
Menurut Sri Harsi Teteki, setelah Angola, rencana pengiriman selanjutnya ke Somalia dengan jumlah sebanyak 633 ribu dosis dan Ethiopia sebanyak 1.14 juta dosis. Saat ini, sambung dia, Bio Farma sedang berkomunikasi secara intensif dengan UNICEF terkait jadwal pengirimannya.
Selain 60 juta dosis finished product, Bio Farma juga diminta untuk menyediakan 350 juta dosis mOPV2 dalam bentuk bulk (konsetrat vaksin mOPV2). Penyediaan mOPV2 dalam bentuk bulk ini juga merupakan bagian dari the Global Bulk Stockpile sesuai permintaan GPEI-WHO melalui UNICEF sebagai procurement agency WHO.