REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merespons keinginan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi ketua MPR. Airlangga mengingatkan posisi pimpinan parlemen diatur berdasarkan kursi yang diperoleh parpol.
"Di parlemen kan posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket, dan tentu paket koalisi pemerintah ini kan trdiri dari beberapa partai, nah itu proporsional di sana saja," kata Airlangga di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (17/7).
Airlangga mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja kini sedang membahas paket pimpinan MPR. Meski enggan menyebutkan nama-nama yang bakal menduduki kursi pimpinan, Airlangga mengatakan, pembahasan tersebut sudah dilakukan.
Kendati demikian, Airlangga tetap menyatakan, kursi pimpinan tetap bergantung pada jumlah kursi yang didapatkan. "Tetapi kan urutan bergantung kursi," ujar Menteri Perindustrian ini.
Koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, yang semuanya lolos ke parlemen. Sisanya, yakni Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI tidak memiliki kursi di parlemen periode 2019-2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Jazilul Fawaid mendorong agar paket pimpinan MPR bisa ditentukan secara aklamasi. Meski, ia juga tak menampik bisa jadi ada usulan hingga tiga paket.
"Ya sekarang kan masih belum terlihat paketnya. Mungkin kalau bisa aklamasi dalam satu paket, bagus," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
