REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk tetap berada di luar pemerintahan. PKS akan menyampaikan sikap resminya sesudah menggelar musyawarah majelis syuro.

"Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah musyawarah majelis syuro nanti sebelum akhir tahun ini,"  kata Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Ledia menegaskan PKS akan tetap memberikan kritik yang konstruktif untuk pembangunan Indonesia jika dinilai ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Menurutnya oposisi bukan soal angka, tetapi bagaimana agar sistem pemerintahan berjalan seimbang. "Harus ada fungsi check and balances dalam pemerintahan, harus ada itu," ucapnya.

Ia menyontohkan bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBN 2018 beberapa kali sepakat dengan pandangan fraksi PKS. Jadi menurutnya dimanapun posisi PKS, bahkan tidak berada di dalam pemerintah sekalipun, PKS tetap memberikan masukan kepada pemerintah.

"Karena bagaimanapun juga harus ada balances, check and balances harus jalan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika