REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Lima kementerian dipastikan bakal terlibat mendukung pengembangan kawasan Borobudur. Kelima kementerian tersebut adalah Menko Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan.
Selain kelima kementerian tersebut, pengembangan kawasan wisata Borobudur juga bakal melibatkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Masing-masing lembaga segera duduk bersama merumuskan konsep yang jelas dalam mengembangkan kawasan Borobudur sebagai 'Bali Baru' bagi destinasi wisata di negeri ini.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, saat mengikuti Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas bersama Presiden dan Wakil Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7) lalu, telah disepakati yang diperlukan untuk pengembangan Candi Borobudur adalah kejelasan konsep pengembangan.
Maka akses ke Borobudur harus segera disiapkan. Termasuk blue print pengembangan Borobudur, RT-RW, konsep pengelolaan serta sinergi pemerintah daerah. "Karena Candi Borobudur merupakan satu dari 10 destinasi 'Bali Baru' yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dan ditargetkan bakal mampu menarik kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara," katanya, Selasa (16/7).
Jawa Tengah, lanjut gubernur, juga menargetkan 5 juta wisatawan datang ke Borobudur. Saat ini angka kunjungan wisatawan yang datang ke Candi Borobudur sudah mencapai 2,6 juta orang dalam satu tahun, namun jumlah wisatawan mancanegara baru sekitar 250 ribu orang.
Maka kegiatan besar dan berskala internasional harus didorong dan diselenggarakan di kawasan Borobudur. Untuk itu harus ada dukungan infrastruktur, perbaikan sekitar Borobudur, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan Borobudur.
Presiden juga berpesan tiga hal penting yang harus dilakukan adalah fasilitas, utilitas dan amenitas. Fasilitas yang dimaksud adalah infrastruktur, utilitas dasar atau kesenangan atau kebiasaan para wisatawan, ketiga adalah amenitas pariwisata alias kenyamanan wisatawan yang berkaitan dengan ketersediaan rumah makan, fasilitas umum, hingga toko cinderamata dan sebagainya.
Sehingga orang (wisatawan) yang datang ke Borobudur tidak sekedar melihat candinya saja, tetapi juga bisa menikmati kuliner, atraksi, seni budaya dan destinasi lain yang ada di sekitar Borobudur. "Ini yang mau kita dorong, karena kalau hanya gitu-gitu saja acaranya tidak menarik. Harus jelas acara dan target wisatawannya," kata Ganjar.
Jawa Tengah sangat mengapresiasi respons Presiden yang telah menunjuk dan memerintahkan sejumlah kementerian untuk 'turun gunung' bersinergi dalam prngembangan kawasan Borobudur. Seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution; Menkeu Sri Mulyani; Menteri PUPR Basuki Hadimuljono; Menpar Arief Yahya; Menhub Budi Karya Sumadi dan Kepala Bekraf Triawan Munaf.
Pemerintah Pusat juga telah menyiapkan anggaran mencapai Rp 6,5 triliun untuk pengembangan 10 destinasi 'Bali Baru'. "Selain Jawa Tengah, sembilan daerah lain yang diproyeksikan untuk menjadi Bali Baru antara lain, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara, Sulawesi Utara serta Nusa Tenggara Timur (NTT)," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
