REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, menyebut potensi kerugian akibat kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia mencapai Rp 3 triliun. Angka ini termasuk kerugian yang disebabkan oleh keringnya 3,7 hektare lahan pertanian di berbagai daerah.
Eko juga mengatakan, potensi kekeringan tertinggi terjadi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara hingga Oktober 2019 mendatang. Menyusul kondisi ini, Mendes meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan evaluasi penerapan hujan buatan di atas lahan pertanian. Menurutnya, penerapan hujan buatan bisa menekan kerugian ekonomi hingga Rp 2,4 triliun.
"Selain hujan buatan, kami bantu lumbung-lumbung. Tapi jangka pendeknya hujan buatan kerja sama dengan BPPT, TNI, dan BNPB," kata Eko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jajarannya untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Dalam ratas yang dipimpinnya, Senin (15/7), Jokowi menginstruksikan agar para menteri dan kepala lembaga serta gubernur turun ke lapangan guna melihat secara langsung kondisi di sejumlah wilayah.
Berdasarkan laporan dari BMKG, musim kemarau di tahun ini akan lebih kering dari tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus hingga September nanti.
"Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada. Ada yang 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas," ujarnya.
Kondisi ini terjadi di sejumlah provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar disiapkan pasokan air bersih maupun air untuk pertanian agar tak terjadi gagal panen. "Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sungai bor," ungkap dia.
Mantan Gubernur DKI itu pun juga meminta Menteri LHK untuk memantau dan mengendalikan potensi timbulnya titik panas di sejumlah wilayah. Ia berharap agar kebakaran hutan dan lahan gambut dapat diantisipasi dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika