REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Ia menginstruksikan agar para menteri dan kepala lembaga serta gubernur turun ke lapangan guna melihat secara langsung kondisi di sejumlah wilayah.

"Oleh karena itu, saya minta para menteri dan kepala lembaga gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait antisipasi dampak kekeringan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).

Berdasarkan laporan dari BMKG, musim kemarau di tahun ini akan lebih kering dari tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus hingga September nanti.

"Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada. 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas," ujarnya.

Kondisi ini terjadi di sejumlah provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar disiapkan pasokan air bersih maupun air untuk pertanian agar tak terjadi gagal panen. "Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sungai bor," ungkap dia.

Mantan gubernur DKI itu pun juga meminta Menteri LHK untuk memantau dan mengendalikan potensi timbulnya titik panas di sejumlah wilayah. Ia berharap agar kebakaran hutan dan lahan gambut dapat diantisipasi dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika