Ahad 14 Jul 2019 09:21 WIB

Pertemuan Jokowi-Prabowo Diharap Bukan Hanya Soal Koalisi

Pertemuan kedua tokoh harus dapat menyatukan kembali masyarakat usai pilpres.

Prabowo Subianto (Kiri) dan Presiden RI, Joko Widodo (Kanan)
Foto: Republika TV/Sapto Andika Candra
Prabowo Subianto (Kiri) dan Presiden RI, Joko Widodo (Kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio mengapresiasi pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7) kemarin. Namun, ia berharap pertemuan keduanya bukan hanya membicarakan soal koalisi. 

"Jadi baik sekali pertemuan (Jokowi-Prabowo) pagi ini, jangan hanya berhenti di bagi-bagi kursi. Tapi pak Jokowi bisa minta izin ke pak Prabowo untuk bisa mengadopsi ide-ide Prabowo-Sandi, termasuk tentang HRS (Habib Rizieq Shihab)," kata Hendri dalam acara diskusi 'Politik Pasca Sidang Putusan MK' di Universitas Mercu Buana, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7), melalui siaran pers yang diterima Republika.co.idAhad (14/7). 

Baca Juga

Hendri juga mengharapkan pertemuan Jokowi dan Prabowo tidak dilakukan setengah hati. Hal ini agar kedua tokoh nasional tersebut dapat menyatukan kembali masyarakat usai Pilpres 2019.

"Jadi harus saling menghormati, harus saling terbuka, rekonsiliasi itu jangan setengah hati," ucap Hendri.

Sebab, akademisi Universitas Paramadina ini menuturkan, pertemuan Jokowi dan Prabowo merupakan sebuah ujian. Dalam hal ini, ujian tersebut Jokowi harus mampu menyatukan kembali pendukung Prabowo-Sandi setelah selesainya Pilpres 2019.

"Rekonsiliasi yang benar-benar dilakukan ya harus seperti itu," kata Hendri.

Terkait pertemuan yang dilakukan di MRT Jakarta, lanjut Hendri, karena Jokowi menyukai hal-hal yang berbau simbolis. "Itu kan hal-hal simbolis, MRT karena jalannya hanya lurus dan ikon Ibu Kota, Jokowi menyimbolkan melalui MRT tersebut," jelas Hendri.

Sementara itu, mantan juru bicara Prabowo-Sandi, Pipin Sopian, menyatakan, pertemuan Jokowi dan Prabowo bikan berarti akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja jilid 2. Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan untuk menyikapi selesainya Pilpres 2019.

"Pertemuan itu bukan berati harus bergabung," ujar Pipin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan, partai pimpinan Sohibul Iman belum memilih sikap akan masuk koalisi atau tidak. Namun, dia pun meyakini kemungkinan besar akan kembali menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi periode kedua.

"PKS memang belum menisbatkan secara khusus. Tetapi kalau kita bicara pada 2014 dan 66 orang itu pimpinan di struktur atau para pendiri di PKS akan memutuskan, kemungkinan besar memang akan oposisi," tandas Pipin.

Diskusi yang diselenggarakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Mercu Buana ini juga menghadirkan, analis politik Gun Gun Heryanto dan Heri Budianto. Kemudian dari kubu 01 menghadirkan dari Garda Bangsa PKB, Billy Ariez.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement