REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong adanya percepatan pembayaran untuk pembebasan lahan LRT Jabodebek. Untuk itu, ia menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (10/7) kemarin.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kejaksaan.

"Tadi rapat mengenai soal tanah. Masalah teknis soal tanah. 'Kan ada percepatan pembayaran oleh LMAN, oleh kejaksaan aturannya bagaimana, oleh Kementerian ATR dijelaskan tadi. Jadi, selesai cepat, tidak ada masalah," katanya.

Luhut mencontohkan masalah teknis yang ada di lapangan, yakni saat seseorang hanya memiliki 500 meter dari total 1.000 meter tanah untuk diganti rugi, pembayarannya bisa tetap dilakukan oleh LMAN secara penuh. "Misalnya, ada tanah 1.000 meter, dia sudah tinggal 10 tahun di sana dan dia sertifikatnya, katakanlah baru 500 meter. Sisanya belum, tetapi pengakuan kalau sudah. Itu bisa dibayarkan oleh LMAN. Ada undang-undangnya," tuturnya.

Luhut berharap pembebasan lahan bisa selesai paling lambat awal Agustus meski di sebagian besar bidang tanah sudah bisa rampung di akhir Juli ini. "Mungkin mayoritas selesai akhir bulan ini. Akan tetapi, ada satu area diselesaikan mungkin awal Agustus. Sudah hampir selesai semua," kata Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika