REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Syafruddin, menanggapi soal kepulangan Habib Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi. Menurut dia, tidak ada masalah dengan kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) yang dilaporkan tengah berada di Arab Saudi itu.
"Kepulangan Habib Rizieq, kan tidak ada masalah, karena itu kan tergantung Habib Rizieq sendiri. Kenapa ada yang mempermasalahkan. Kan tidak ada masalah. Kapan mau pulang, kan tidak ada masalah," kata dia usai memimpin rapat harian DMI di Jakarta, Rabu (10/7).
Soal kepulangan Habib Rizieq yang diminta sebagai syarat rekonsilidasi, Syafruddin mengaku tidak mengetahuinya. "Soal syarat rekonsilitasi itu saya tidak tahu. Tapi soal kepulangannya itu biasa-biasa saja," ujar dia.
Syafruddin juga menegaskan terkait status kewarganegaraan Habib Rizieq. "Habib Rizieq itu Warga Negara Indonesia. Jangan terlalu hal-hal sepele yang tidak perlu dipermasalahkan kok jadi masalah di opini publik," tutur dia.
Sebelumnya pernyataan terkait kepulangan Rizieq Shihab jadi syarat rekonsiliasi disampaikan eks koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil beranggapan alangkah baiknya jika rekonsiliasi dipakai untuk menghentikan kriminalisasi dan memulangkan Rizieq.
"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia, setop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, setop narasi-narasi stigmatisasi radikalis dll," kata Dahnil dalam cicitannya
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga membenarkan bahwa kepulangan Habib Rizieq menjadi salah satu syarat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam rekonsiliasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya itu, penangguhan penahanan terhadap pendukung Prabowo juga menjadi syarat islah.
"Ya keseluruhan bukan hanya itu (Rizieq) tapi keseluruhan. Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
