REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjamin pemindahan ibu kota baru di Kalimantan tidak mengganggu hutan lindung. Sebaliknya, kata dia, tapi justru pemerintah akan melakukan reforestasi.
"Wilayah (yang akan dijadikan ibu kota) kosong, jadi tidak akan menganggu hutan," kata Bambang kepada pers usai diskusi bertajuk Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7).
Bambang mengatakan dari anggaran sebesar Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, sebagiannya akan dialokasikan untuk reforestasi hutan yang gundul. Rencana alokasi untuk reforestasi itu merupakan perintah dari Presiden Jokowi yang sejalan dengan rencana pembangunan berkonsep Green City ibu kota baru saat sidang kabinet beberapa waktu lalu.
"(Presiden Jokowi) pernah mengatakan ke Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bahwa harus ada reforestasi penghutanan kembali. Nah sebagian bisa menggunakan dana tersebut," kata dia.
Bambang mengakui bahwa telah terjadi deforestasi di Kalimantan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu, pemerintah menjamin saat pemindahan ibu kota akan berbarengan dengan upaya reforestasi.
Tak hanya itu, pemerintah juga menjamin bahwa lahan yang akan digunakan merupakan lahan kosong dan tidak akan mengganggu masyarakat sekitar. Sehingga konflik agraria bisa dihindarkan.
"Paling tidak di lokasi ibu kota tidak ada lagi namanya sengketa lahan dan saling gugatan yang kemudian menghambat proses pembangunan. Kita harapkan ketika sudah menentukan lokasi lahannya sudah disiapkan," kata dia.
Sebelumnya, Bambang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan lokasi Ibu Kota Baru yang kini telah mengerucut pada beberapa nama. "Mudah-mudahan, dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan lokasi persis (Ibu Kota baru)," kata dia.
Adapun nama-nama lokasi yang gencar berhembus akan dijadikan ibu kota negara yakni Bukit Soeharto Kalimatan Timur, Gunung Mas di Kalimantan Tengah, dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah. Menurutnya, saat ini pemerintah terus melakukan kajian-kajian perihal penentuan lokasi ibu kota. Ujung tombak penentuan tetap menunggu keputusan presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika