REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski begitu, di sejumlah wilayah tingkat kemiskinan sudah mulai menurun dan pertumbuhan ekonomi membaik.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemda DIY menargetkan penurunan tujuh persen angka kemiskinan di akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target itu akan diwujudkan dengan rencana menurunkan rata-rata satu persen per tahun.
Karena itu pemda menggelar Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) DIY dengan tajuk utama terkait visi dan misi Gubernur DIY soal target kemiskinan tujuh persen di akhir periode RPJMD. Rakor sendiri dipimpin Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.
Dalam sambutannya, Paku Alam mengatakan, penurunan kemiskinan telah ditetapkan sebagai tema utama. Tentu, di samping YIA dan pembiayaan pembangunan.
Tingkat kemiskinan DIY 11,81 persen di atas rata-rata angka nasional 9,66 persen. Namun, tingkat pembangunan manusia (IPM) DIY tertinggi setelah DKI Jakarta tahun lalu.
IPM terdiri dari pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Indeks Pembangunan Desa (IPD) DIY pada 2014 sempat tertinggi di Jawa-Bali, dan Jawa-Bali rata-rata IPD tertinggi dari tujuh kepulauan.
"Di internal DIY sendiri terdapat ketimpangan tingkat kemiskinan karena Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi," kata Paku Alam di Kepatihan, Rabu (10/7).
Walau empat kabupaten/kota miliki IPM di atas rata-rata nasional, IPM Kabupaten Gunungkidul di bawah rata-rata nasional. Pendapatan per kapita Gunungkidul dan Kulonprogo terendah dibanding lainnya.
Namun, Paku Alam menyampaikan, yang membanggakan terjadi loncatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 10,62 persen pada 2018. Dari angka 5,97 pada 2017.
"Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo turun dari 20,03 persen menjadi 18,30 persen atau sebesar 1,73 persen, tapi angka tingkat kemiskinan DIY masih tertinggi," ujar Paku Alam.
Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X
Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo menjelaskan, beberapa persoalan yang dihadapi DIY dalam penurunan kemiskinan karena terjadinya inclusion error. Yaitu, kesalahan sasaran penerimaan program.
Artinya, banyak masyarakat yang sebenarnya tidak berhak tapi menerima dan exclusion error. Sehingga, orang yang seharusnya menjadi sasaran pengentasan kemiskinan malah tidak menerima.
Penyebabnya, ketidaksesuaian data dalam pendataan, kondisi yang berubah dan tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi. Maka itu, Budi meminta agar proses verivali harus sesuai aturan.
"Sehingga, inclusion dan exclusion error tidak terjadi sesuai Permensos No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu," kata Budi.
Kepala BPS DIY, JB Priyono menerangkan, hari ini menentukan masyarakat miskin itu tidak sesederhana dulu. Kini, ada 58 variabel untuk menentukan masyarakat miskin.
Belum lagi, masyarakat miskin menerima informasi berbagai kebijakan paling belakang. Lalu, masyarakat miskin mendapat informasi kebijakan pemerintah paling sedikit.
"Bahkan, kadang masyarakat miskin sama sekali tidak mendapatkan informasi kebijakan pemerintah," ujar Priyono.
Untuk itu, Paku Alam merasa perlu disusun sebuah strategi yang bisa menyeimbangkan pertumbuhan antar kabupaten/kota. Diperlukan pemikiran tentang parameter tersendiri.
Utamanya, untuk menghitung angka kemiskinan untuk penilaian kinerja DIY ke depan. Sehingga, dapat disesuaikan dengan melihat target RPJMD Tahun 2022 sebesar tujuh persen.
Paku Alam mengajak OPD-OPD dapat memprioritaskan pengarusutamaan kemiskinan untuk semua program pada 2020-2022. Serta, sinergitas program antara Pemda dan Forum TSLP DIY.
Setiap Kepala OPD bisa jadi bapak asuh mendampingi pengendalian atau penurunan tingkat kemiskinan. Ini dirasa perlu menjadi pertimbangan sebagai salah satu bentuk penilaian OPD.
Khususnya, yang terdapat di 15 kecamatan terpilih yang memerlukan perhatian lebih. Selain itu, Pemda DIY memandang perlu ada pencanangan Gerakan Ayo Sejahtera.
Tujuannya, tidak lain menumbuhkembangkan peningkatan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan. Selain itu, Tim Penanggungan Kemiskinan DIY diminta optimalkan penerimaan zakat.
"Sebagaimana yang telah dilakukan kabupaten/kota DIY untuk penanganan kemiskinan, bila ini bisa dilakukan penurunan angka kemiskinan akan cepat diwujudkan," kata Paku Alam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
