Rabu 10 Jul 2019 05:34 WIB

Ini Alasan Cak Imin Tertarik Jadi Ketua MPR daripada Menteri

'Saya ingin di MPR, menteri sudah pernah dan sudah cukup di eksekutif.'

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/7).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/7).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku lebih tertarik menjabat ketua MPR RI daripada menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mendatang. Alasannya, ia sudah pernah menjabat sebagai menteri.

"Saya terus terang ingin di MPR, (menjadi) menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif," kata Cak Imin di sela menghadiri acara Sosialisasi Muktamar PKB di Semarang, Selasa (9/7) malam.

Baca Juga

Muhaimin, yang menjabat wakil ketua MPR sejak Maret 2018, pernah menjadi menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 2014-2009. Pada periode sebelumnya, 2004-2009, Cak Imin tercatat sebagai wakil ketua MPR RI bidang industri, perdagangan, dan pembangunan.

Sementara itu terkait penentuan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf, Cak Imin mengungkapkan hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Jokowi selaku presiden terpilih. Kendati demikian, PKB memastikan akan mengusung dua sumber kader yang akan menjadi menteri, yaitu kader asli PKB dan non-kader yang memiliki kapasitas serta dibutuhkan oleh bangsa.

"Sehingga siapa pun yang dibutuhkan oleh bangsa, baik kader maupun non-kader sangat terbuka untuk kita dukung," ujarnya didampingi Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori.

Cak Imin mengungkapkan hingga sekarang belum ada nama-nama calon menteri yang direkomendasikan PKB kepada Presiden Jokowi. "Nanti pada saatnya pasti kita umumkan, sekarang masih kita inventarisasi, baik kader maupun non-kader," katanya.

Menurut Cak Imin, penentuan nama-nama yang akan menduduki kursi menteri itu hak prerogatif presiden, sedangkan pihaknya hanya sebatas mengusulkan saja.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement