REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mencopot Toto Sunanto dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Cirebon. Pemecatan itu diduga terkait dukungan Toto ke Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang maju sebagai calon Ketua Umum dalam Munas Golkar 2019.
Bamsoet pun menyesalkan pemecatan itu. Ia menilai, pemecatan terhadap Toto Sunanto berlebihan. Menurutnya, pemberhentian tersebut akan memberikan contoh demokrasi yang tidak baik dalam tubuh partai.
"Iya itu yang kami sesalkan dan kami meminta praktik-praktik seperti itu dihentikan. Tidak bagus dan tidak memberikan contoh yang baik bagi Partai Golkar ke depan," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/7) malam.
Pemberian dukungan kepada salah satu calon dalam munas, menurut Bamsoet, merupakan hal wajar. Pria yang juga Ketua DPR RI ini menyebut, dukung mendukung, menurutnya merupakan realitas politik dalam munas yang harus diterima sebagai bentuk kedewasaan dalam demokrasi.
"Karena kalau kita mendukung demokrasi, maka apa pun yang daerah lakukan untuk soal dukung mendukung itu diterima saja sebagai suatu realitas. Itu kan bagian dari demokrasi, jadi enggak perlu ada yang ditakutin," tutur Wakorbid Pratama Partai Golkar ini.
Bamsoet mengaku mendapat informasi yang mengatakan Toto Sunanto dipecat karena adanya dorongan dari bawah. Ia pun menyebut alasan tersebut ganjil. Jika benar terjadi dorongan dari bawah, kata Bamsoet seharusnya dilakukan sejak jauh hari sebelum dukung mendukung dimulai.
"Kalau itu sih sudahlah kita bisa cek di bawah benar enggak suara dari bawah itu. Kalau soal itu benar, berarti bisa mengefek ke pusat juga karena semua daerah menginginkan pembaharuan. Saat ini sudah banyak daerah yang menginginkan dilaksanakan Munas," ujar Bendahara Umum Partai Golkar periode 2014-2016 ini.
Seperti diketahui, dinamika bursa calon ketua umum Golkar terus memanas. Dua calon yang hampir dipastikan maju yakni Ketua Umum Pejawat Airlangga Hartarto, dan Bambang Soesatyo.
Dukungan Airlangga telah mengalir dari sejumlah DPD tingkat I maupun tingkat II. Sementara, sejauh ini Bamsoet tampak lebih berupaya mengumpulkan dukungan dari DPD tingkat II yang juga terus mengalir.
Menurut Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi ada tiga alasan pemecatan Toto. Salah satunya, Toto diduga tidak dapat mempertanggungjawabkan dana partai politik 2018. "Dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai menurut laporan bendahara Golkar Kota Cirebon. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Dedi kepada wartawan, Sabtu (6/7).
Alasan lainnya, kata Dedi, adalah dana saksi yang tidak seluruhnya dipakai. Imbasnya, pada Pemilu 2019 kemarin beberapa dapil tidak memiliki saksi. "Ketiga adalah pengelolaan organisasi yang buruk. Partai porak poranda," katanya.
Hal tersebut, kata dia, muncul berdasarkan laporan dari pimpinan Golkar kecamatan di Kota Cirebon yang berjumlah lima kecamatan. Laporan tersebut disampaikan pada 18 Juni 2019 lalu lantas diverifikasi oleh tim investigasi DPD Golkar Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika