REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, dalam mensukseskan pembangunan di Kota Depok tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi dibutuhkan juga peran serta dari berbagai pihak terkait, termasuk pengusaha lokal.
"Dengan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok yang terbatas, tidak akan mampu untuk membiayai seluruh pembangunan yang ada," ujar Pradi di acara Halalbihalal Kadin Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Kota Depok, Jumat (5/7) malam.
Pradi mengatakan, total APBD Kota Depok sekitar Rp 3 triliun. Jumlah tersebut digunakan untuk belanja langsung Rp 1,8 triliun dan belanja tidak langsung Rp 1,2 triliun.
"Jumlah ini tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan dengan pertumbuhan Kota Depok yang semakin pesat. Oleh karena itu, sumber potensi pembangunan harus digali seluas-luasnya dengan melibatkan seluruh stakeholder, terutama para investor dan pengusaha," terangnya.
Menurut Pradi, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi. Hal tersebut guna mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kota Depok.
"Nilai perputaran uang di Kota Depok setiap tahun lebih dari Rp 30 triliun. Semua itu berkat peran serta dari investor dan pengusaha. Maka dari itu, betapa pentingnya kita membangun komunikasi guna mencari berbagai solusi dari permasalahan yang ada," tutur Pradi.
Dia menambahkan, langkah selanjutnya adalah perlu adanya perencanaan persiapan pembangunan Kota Depok untuk jangka panjang. Mulai dari sarana prasarana, infrastruktur, budaya, ekonomi, hingga sosial.
"Kalau kita melihat negara-negara yang sudah maju, kerangka yang dibangun luar biasa dan tertata. Baik trotoar, sanitasi, ruang terbuka, dan lainnya. Semua itu butuh persiapan. Kami juga butuh masukan yang konstruktif, ide, dan saran dari berbagai disiplin ilmu sehingga kita bisa mewujudkan pembangunan yang merata,” pungkas Pradi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
