REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mendorong Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Perpustakaan Tahun 2020 di Perpustakaan Nasional RI Jakarta, Jumat (4/7).
"Betapa pentingnya buku dan Perpustakaan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat kelembagaan Perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, termasuk ide besarnya adanya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di tingkat kecamatan," kata Bahtiar.
Tak hanya terkait infrastruktur, penguatan kelembagaan juga dapat diwujudkan dengan penguatan sumber daya manusia. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
"Formasi PNS untuk Pustakawan di daerah menjadi bagian pekerjaan yang tak kalah penting. Sehingga infrastruktur juga didukung oleh SDM yang mumpuni," terang Bahtiar.
Paradigma Perpustakaan yang berubah seiring perkembangan zaman juga perlu dikuatkan dengan dukungan regulasi yang memadai. Oleh karenanya, Bahtiar juga turut mendorong revisi Undang-undang Pemerintah Daerah terkait urusan wajib pelayanan non dasar menjadi pelayanan dasar.
Perpustakaan bisa berkembang jika ada regulasi yang kuat. Pihaknya menyarankan revisi undang-undang Pemerintahan Daerah. Tujuannya agar perpustakaan bukan lagi urusan wajib pelayanan non dasar, tetapi harus disejajarkan dengan pendidikan, yaitu menjadi urusan wajib pelayanan dasar.
Upaya Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan untuk menguatkan kelembagaan perpustakaan. Salah satunya dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Karenanya ia meminta sinergi antarpemangku kepentingan untuk dapat mengimplementasikan penguatan kelembagaan perpustakaan.
Membangun kultur, SDM, termasuk ekosistemnya adalah perjuangan yang harus dilakukan. Oleh karenanya perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, kawan-kawan di daerah untuk menggandakan semangat dan bersinergi satu sama lain.
“Kami hanya membuat alat, misal Permendagri dan Surat Edaran tapi tetap kuncinya kawan-kawan di daerah. Intinya, kami tak akan biarkan perpustakaan dan Perpusnas bekerja sendiri," kata Bahtiar.
Sementara itu Kepala Perpusnas RI Syarif Bando mengapresiasi Kemendagri yang telah memberikan perhatiannya untuk terus menguatkan kelembagaan perpustakaan.
"Terimakasih kepada Kemendagri yang dimotori Pak Kapuspen sehingga anggaran perpustakaan masuk dalam Permendagri, kami apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas perhatian Kemendagri selama ini," ungkap Syarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika