REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi proses pemilihan Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan saat ini. PSI menilai proses pemilihan itu tak transparan sehingga berpotensi melahirkan politik transaksional.
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan jangan sampai pemilihan wagub tidak transparan, hanya diputuskan segelintir elite partai. "Akan lebih adil jika warga Jakarta tidak merasa seperti disodorkan kucing dalam karung," ujar Rian di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
Menurutnya, saat ini masyarakat Jakarta hanya disodorkan nama-nama yang tak diketahui gagasannya untuk Jakarta. "PSI mengusulkan agar ada fit and proper test atau bahkan debat publik untuk menilai kualitas calon-calon Wagub yang diajukan Gerindra-PKS," ujar Rian.
Rian khawatir, jika tak adanya transparansi dalam pemilihan, para anggota DPRD akan gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi masa jabatan mereka akan berakhir kurang dari dua bulan lagi.
"Dengan waktu sesingkat itu, apa bisa mereka mempelajari latar belakang calon wagub dan mengambil keputusan dengan jernih? Harus dipastikan betul komitmen calon Wagub terhadap Pancasila, toleransi, dan pemberantasan korupsi," ujar Rian.
PSI turut mengkritik Gerindra-PKS yang membiarkan kekosongan jabatan wakil gubernur ini berlarut-larut. PSI menilai Gerindra dan PKS terkesan ingin mengambil keputusan itu secara terburu-buru dan tidak transparan.
"Pemilihan wagub ini terlalu terburu-buru tanpa melibatkan publik. Beri warga waktu untuk terlibat mengkritisi para calon secara terbuka," ujar Rian.
Kursi wagub DKI menjadi hak Partai Gerindra dan PKS selaku pengusung pasangan pemenang Pilkada DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kedua partai sepakat mengajukan kader PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, untuk mengisi posisi tersebut.
Koalisi partai sudah mengajukan dua nama tersebut ke Anies selaku gubernur DKI, yang meneruskannya ke DPRD DKI. Namun sejak diajukan beberapa bulan, proses di DPRD DKI belum rampung sehingga belum ada wagub DKI definitif.
Hingga Juni lalu, DPRD DKI masih menyelesaikan tata tertib pemilihan wagub DKI. Tatib akan menjelaskan mekanisme pemilihan secara lengkap, termasuk jalan keluar jika paripurna pemilihan tidak kuorum dan jika dewan tidak memilih kedua calon wagub DKI yang sudah direkomendasikan.
Sementara itu, Partai Gerindra sempat menyatakan siap mengajukan dua nama baru untuk calon wagub DKI jika dua nama cawagub dari PKS gagal terpilih dalam rapat paripurna DKI Jakarta. Jika dalam dua kali rapat paripurna tidak mencapai keputusan yang kuorum maka DPRD akan mengulang proses pemilihan mulai dari pencarian nama cawagub.
"Lihat saja nanti, kalau sudah mengarah mencapai paripurna pemilihan jika sekali itu tidak kuorum diberikan waktu 10 hari, kemudian 10 hari selanjutnya nggak kuorum berarti ada pengajuan nama baru berarti kan nggak diterima," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI di Jakarta Pusat, Senin (17/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
